Iklan HUT KORPRI 2025
Iklan Astra Motor

Wabup Ardani Ultimatum ASN Ogan Ilir: Aparatur Harus Jadi Pelayan Rakyat, Bukan Minta Dilayani

Wabup Ardani Ultimatum ASN Ogan Ilir: Aparatur Harus Jadi Pelayan Rakyat, Bukan Minta Dilayani

Wabup Ardani Ultimatum ASN Ogan Ilir: Aparatur Harus Jadi Pelayan Rakyat, Bukan Minta Dilayani-Foto:dokumen palpos-

OGANILIR, PALPOS.ID - Wakil Bupati Ogan Ilir, H. Ardani, menegaskan seluruh pejabat dan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir harus mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.

Ia mengingatkan bahwa aparatur pemerintah bertugas melayani rakyat, bukan justru menuntut dilayani.

Penegasan tersebut disampaikan Ardani saat menghadiri pelantikan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Ilir, Diky Syailendra, yang berlangsung di Gedung Pendopoan Rumah Dinas Bupati, Komplek Perkantoran Terpadu Tanjung Senai Indralaya, Senin (8/12/2025). 

Di hadapan para ASN, Ardani menyampaikan pesan tegas terkait etika dan mentalitas aparatur pemerintahan.

BACA JUGA:Lantik PJ Sekda, Wabup Ardani Singgung OPD Tak Patuhi Perintah Bupati

BACA JUGA:Dua Rumah Warga di Desa Pinang Mas Terancam Ambruk, Akibat Longsor

“Kita sebagai yang bekerja di pemerintahan ini adalah pelayan rakyat, bukannya malah minta dilayani,” ujar Ardani dengan nada serius. 

Ia berharap seluruh pejabat mampu menjalankan tugas secara profesional dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Selain soal pelayanan publik, Ardani juga menyoroti kebiasaan sebagian camat hingga kepala desa yang menyiapkan jamuan makan berbiaya besar setiap ada kunjungan atau kegiatan tertentu dari kabupaten. 

Menurutnya, praktik tersebut harus dihentikan karena justru membebani kecamatan dan desa.

BACA JUGA:Kades Rengas I Tanggapi Aksi Warga Mandi Lumpur, Tegaskan Sudah Berulang Kali Ajukan Perbaikan Jalan

BACA JUGA:Aksi Mandi Lumpur Pria di Ogan Ilir Viral, Protes Jalan Rusak Tak Kunjung Diperbaiki

“Kebiasaan ini harus kita hilangkan. Jangan sampai kita di pemerintahan kabupaten membebani pihak kecamatan atau desa saat berkunjung,” tegasnya. 

Ardani menilai budaya jamuan mewah dapat menimbulkan praktik yang tidak sehat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber:

Berita Terkait