Ikuti Rakor Kemendagri, Gubernur Herman Deru Komitmen Percepat Realisasi APBD 2025

PALEMBANG, PALPOS.CO — Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) menunjukkan komitmen kuat dalam pengelolaan keuangan daerah dengan mengikuti Rapat Koordinasi Evaluasi Realisasi APBD Tahun 2025 yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Rabu (24/12/2025).

Rakor tersebut diikuti langsung oleh Gubernur Sumsel Dr. H. Herman Deru secara virtual, didampingi Sekda Sumsel Dr. Drs. H. Edward Candra serta sejumlah kepala OPD di lingkungan Pemprov Sumsel, bertempat di Taman Kenten, Palembang.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam paparannya menegaskan bahwa percepatan realisasi belanja daerah menjadi salah satu kunci penggerak perekonomian nasional.

Hal ini sejalan dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto agar belanja daerah dapat terealisasi maksimal.

BACA JUGA:Pusri Jadi Pemenang Tenis Meja Pupuk Indonesia Cup 2025

BACA JUGA:Gubernur Herman Deru Hadiri Rakor Evaluasi APBD 2025, Dorong Optimalisasi Belanja Daerah

“Belanja pemerintah harus mampu mendorong perputaran ekonomi di masyarakat dan meningkatkan daya beli rumah tangga,” tegas Tito Karnavian.

Selain itu, Mendagri juga menjelaskan struktur APBN Tahun 2025 dengan total belanja negara sebesar Rp3.621,3 triliun. Anggaran tersebut terdiri dari Rp919,9 triliun untuk TKDD dan Rp2.701,4 triliun untuk belanja kementerian dan lembaga.

Dalam laporan Kemendagri, realisasi pendapatan APBD provinsi secara nasional mencapai rata-rata 89 persen. Sementara Provinsi Sumsel berada di angka 86,18 persen.

Untuk realisasi belanja APBD, rata-rata provinsi se-Indonesia tercatat sebesar 76,80 persen. Provinsi Sumsel mencatat capaian 79,85 persen, menunjukkan kinerja belanja yang relatif baik.

BACA JUGA:Feby Deru Dukung Pemberdayaan UMKM dan Aksesibilitas bagi Anggota Pertuni Sumsel

BACA JUGA:Hadiri HUT PGRI di OKU Timur, Herman Deru Tekankan Marwah dan Istiqomah Guru.

Kemendagri juga menyampaikan rencana pemberian insentif dan penghargaan kepada 200 daerah dengan kinerja terbaik.

Insentif tersebut bersumber dari pagu anggaran Kemendagri Tahun 2026 sebesar Rp7,8 triliun, dengan alokasi khusus insentif daerah sebesar Rp1 triliun.

Sumber: