Lawan “Mager”, Camat Gandus Jalan Kaki Sisir Masalah Infrastruktur

​PALEMBANG, PALPOS.CO – Mengadopsi semangat "Anti Mager" (Malas Gerak), Camat Gandus, Jufriansyah, SSTP, M.Si, memimpin aksi jalan kaki menyusuri pelosok Kelurahan Gandus dan Pulokerto pada Jumat pagi (2/1/2026).

Langkah ini dilakukan untuk memastikan instruksi Wali Kota Palembang mengenai percepatan pembangunan benar-benar menyentuh persoalan akar rumput dan bukan sekadar menjadi agenda di balik meja.

​Mulai menyisir wilayah sejak pukul 06.30 WIB, Jufriansyah didampingi jajaran Sekretaris Camat, Lurah, hingga staf pegawai sengaja memilih berjalan kaki agar mampu menjangkau sudut-sudut wilayah yang sering kali luput dari pantauan kendaraan.

Gaya kepemimpinan lapangan ini bertujuan untuk mendiagnosa langsung kondisi infrastruktur serta mendengar detak persoalan yang dirasakan masyarakat secara objektif.

BACA JUGA:Aturan Kolonial Tamat, Hari Ini Resmi Berlaku, Wajah Baru Hukum Indonesia

BACA JUGA:Prakiraan Cuaca Sumatera Selatan Jumat 2 Januari 2026, Waspada Hujan Lebat dan Angin Kencang

​Dalam inspeksi sepanjang jalur pemukiman, Jufriansyah menemukan beberapa titik krusial yang memerlukan intervensi segera.

Di Kelurahan Gandus, sebuah jembatan kayu di RT 17 RW 05 ditemukan dalam kondisi lapuk dan sangat membahayakan keselamatan warga yang melintas.

Selain itu, ditemukan pendangkalan anak Sungai Gandus serta sistem drainase yang buntu di kawasan Perumahan PNS Pemkot, yang menjadi pemicu utama genangan air di badan jalan setiap kali hujan turun.

​Kondisi serupa ditemukan saat rombongan menyambangi Kelurahan Pulokerto. Jalan Sosial di wilayah RT 13 terpantau mengalami kerusakan cukup parah dengan lubang-lubang yang digenangi air akibat buruknya sistem pembuangan air hujan.

BACA JUGA:Kucuran Bangubsus Rp12 Miliar dari Herman Deru Bikin Akses Jalan Tugu Kerbau–Perbatasan OKI Makin Layak

BACA JUGA:Gubernur Herman Deru Dorong Peningkatan IPM dan Infrastruktur saat Kunjungi Perguruan Muhammadiyah Selapan

Temuan ini langsung dicatat sebagai prioritas penanganan karena dinilai menghambat mobilitas ekonomi dan aktivitas sosial warga setempat.

​Menanggapi rentetan temuan tersebut, Jufriansyah menegaskan bahwa kehadiran pemerintah di lapangan adalah bentuk komitmen pelayanan publik yang responsif.

Sumber: