Iklan Astra Motor

DPA 2026 Fokus Anggaran Prioritas, Realisasi Digas

DPA 2026 Fokus Anggaran Prioritas, Realisasi Digas

Suasana kegiatan penyerahan DPA kepada para OPD di lingkungan Pemkab OKI.-Foto:dokumen palpos-

OKI,PALPOS.CO - Bupati Ogan Komering Ilir (OKI), H Muchendi Mahzareki menyerahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) TA 2026 kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).

Penyerahan DPA teruntuk OPD di lingkungan Pemkab OKI tersebut berlangsung di Ruang Rapat Bende Seguguk (RRBS) Kantor Bupati OKI, Selasa, 13 Januari 2026.

Pada 2026, Pemkab OKI mengelola anggaran sebesar Rp2,2 triliun. Angka itu menurun Rp245 miliar dibandingkan tahun sebelumnya akibat pengurangan transfer keuangan daerah dari pemerintah pusat.

Meski demikian, Muchendi menegaskan, penurunan anggaran tidak boleh menjadi alasan lambannya pelaksanaan program dan pelayanan publik.

BACA JUGA:Desa Margo Bakti OKI Terendam Banjir, Dampak Curah Hujan yang Tinggi!

BACA JUGA:Tukang Bangunan di Mangun Jaya OKI Histeris, Tak Sanggup Melihat Rumahnya Dilahap Si Jago Merah

“Anggaran kita tahun ini Rp2,2 triliun, memang turun. Namun tidak ada ruang untuk menunda pelaksanaan kegiatan. DPA sudah diserahkan, realisasi harus segera berjalan,” ujarnya.

Ia menekankan, pengelolaan anggaran harus difokuskan pada program prioritas kepala daerah, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Dirinya juga meminta OPD memastikan setiap rupiah anggaran memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

"Selain penajaman prioritas, pentingnya transparansi, akuntabilitas serta percepatan realisasi anggaran. Keterlambatan realisasi akan berimbas pada tertundanya manfaat program dan perputaran ekonomi daerah," tuturnya.

BACA JUGA:Jaga Kamtibmas, Sat Binmas Polres OKI Terapkan Langkah Humanis

BACA JUGA:Satpol PP OKI Tertibkan Puluhan PKL yang Berjualan di Pinggir Jalan Protokol

Dikatakannya lagi, mereka sedang menghadapi efisiensi, maka belanja harus tepat sasaran. Kurangi kegiatan seremonial yang tidak mendesak dan alihkan ke program produktif.

"Realisasi anggaran harus digas karena memberi multi player effec kepada masyarakat. Kemudian, pentingnya koordinasi lintas OPD dalam menuntaskan permasalahan pembangunan.

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber: