Perkuat Sinergi Penanggulangan Karhutla dan Layanan Publik di Wilayah Perbatasan

SEKAYU, PALPOS.CO — Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Pemkab Muba) menggelar rapat finalisasi kesepakatan bersama dengan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, terkait kerja sama daerah. 

Rapat berlangsung di Ruang Rapat Serasan Sekate, Sekretariat Daerah Kabupaten Muba, Selasa (10/2/2026).

Dalam arahannya, Wakil Bupati Muba Kyai Abdur Rohman Husen menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta rapat yang telah memberikan masukan, usulan, serta saran terhadap rancangan nota kesepahaman (MoU) kerja sama antara Pemkab Muba dan Pemkab Muaro Jambi.

“Kesepakatan bersama ini menjadi payung hukum bagi kedua daerah dalam menyelenggarakan kerja sama, khususnya pada urusan pemerintahan yang bersinggungan langsung, terutama di wilayah perbatasan,” ujarnya.

BACA JUGA:Pemkab Muba Desak Kebut Progres Pengalihan Pelanggan PT MEP ke PLN

BACA JUGA:Pj Sekda Muba: Pembangunan Berorientasi pada Kesejahteraan Masyarakat

Ia menjelaskan, salah satu fokus utama kerja sama tersebut adalah penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kerap terjadi di kawasan perbatasan kedua kabupaten.

“Kerja sama ini menjadi langkah awal agar penanganan karhutla bisa dilakukan secara terpadu, terkoordinasi, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Harapannya, upaya pencegahan dan penanggulangan dapat berjalan lebih efektif,” katanya.

Wabup Muba juga menyebut, ke depan perlu dilakukan kajian lebih lanjut untuk menjalin kerja sama serupa dengan daerah lain yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Musi Banyuasin.

BACA JUGA:Enam Raperda 2026 Ditetapkan, DPRD dan Pemkab Muba Satukan Langkah Menata Pembangunan Daerah

BACA JUGA:Pekerja dan Perusahaan Wajib Tahu! Inilah Langkah Hukum Jika Anjuran Disnakertrans Muba Menemui Jalan Buntu

“Setelah ini berjalan, perlu kita pertimbangkan kerja sama dengan kabupaten dan kota lainnya di wilayah perbatasan agar sinergi lintas daerah semakin kuat,” tambahnya.

Sementara itu, Asisten I Setda Muba Ardiansyah berharap kesepakatan bersama tersebut dapat memberikan manfaat nyata bagi kedua pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Sumber: