Safari Ramadhan Pemkab OKI: Ibadah Khusuk, Pelayanan Publik Tetap Jalan

OKI,PALPOS.CO - Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) menghadirkan konsep berbeda dalam pelaksanaan Safari Ramadhan tahun ini. 

Kegiatan yang biasanya digelar menjelang berbuka puasa hingga malam hari, kini dilaksanakan pada siang hari, seusai salat Zuhur dan Ashar.

Langkah tersebut diambil agar bisa memberi layanan kepada warga selama pelaksanaan safari serta tidak mengganggu waktu berbuka puasa dan salat tarawih masyarakat bersama keluarga.

Bupati OKI, H Muchendi mengatakan, perubahan pola ini merupakan upaya pemerintah daerah untuk tetap menjalin silaturahmi, menyerap aspirasi, sekaligus mendekatkan layanan kepada warga tanpa mengurangi kekhusyukan ibadah di bulan suci.

BACA JUGA:Jaga Kamtibmas Selama Ramadhan, Polsek SP Padang Siapkan Sanksi Tegas Terkait Aksi Balap Liar

BACA JUGA:Ratusan Personel Polres OKI Jalani Pemeriksaan Urine

“Safari Ramadhan tahun ini tetap bermakna tanpa mengurangi kualitas ibadah masyarakat. Karena itu kami laksanakan siang hari, supaya malamnya warga bisa fokus berbuka dan tarawih bersama keluarga,” ujar Muchendi saat menggelar Safari Ramadhan perdana di Desa Bumi Agung, Kecamatan Lempuing, Rabu (25/2/2025).

Menurut dia, Safari Ramadhan bukan sekadar agenda seremonial tahunan. Lebih dari itu, kegiatan ini menjadi ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat.

“Pemerintah harus hadir di tengah masyarakat. Bukan hanya membawa program, tetapi juga mendengar langsung aspirasi warga. Dengan turun ke desa, kita tahu apa yang benar-benar dibutuhkan,” katanya.

Dalam kegiatan tersebut, Pemkab OKI menyalurkan berbagai bantuan, di antaranya bantuan dari Baznas untuk fakir miskin dan anak yatim, bantuan Al Quran untuk masjid, serta program bedah rumah bagi warga Desa Bumi Agung.

BACA JUGA:Ramadhan Penuh Makna: Warga Binaan Lapas Kayuagung Berkarya dan Produktif di Lahan SAE

BACA JUGA:Mobilitas Cenderung Meningkat Selama Ramadhan, Satlantas Ingatkan Saling Menghormati Antar Pengguna Jalan

Muchendi menegaskan, keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan terhentinya pelayanan dan pembangunan.

“Walau dalam kondisi terbatas, pemerintah tetap ada. Pelayanan administrasi akan tetap berjalan, pembangunan tetap kita upayakan, dan masyarakat harus merasakan manfaatnya,” tegasnya.

Sumber: