Harmoni Eksekutif dan Legislatif, DPRD dan Pemkab OKU Kompak Bahas LKPJ 2025
Bupati OKU, Teddy Meilwansyah saat melaporkan LKPJ 2025 ke Ketua DPRD OKU, Sahril Elmi.-Foto:Eko palpos-
BATURAJA, PALPOS.CO - Rapat Paripurna II DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu masa persidangan kedua tahun 2026 digelar di ruang sidang utama, Senin (6/4).
Agenda utama rapat ini adalah penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati OKU tahun anggaran 2025.
Rapat dipimpin Ketua DPRD OKU Sahril Elmi dan dihadiri Bupati OKU Teddy Meilwansyah, Wakil Bupati Marjito Bachri, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan para undangan lainnya. Suasana rapat berlangsung khidmat dengan dihadiri berbagai elemen pemerintahan.
Dalam pembukaan, pimpinan rapat menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah kepada seluruh peserta rapat.
BACA JUGA:Dinkes OKU Tangani Sembilan Kasus DBD hingga Maret 2026
BACA JUGA:Perketat Pencegahan Narkoba, BNNK OKI Tes Urine Massal di Lapas Kayuagung
Momentum tersebut dimanfaatkan untuk memperkuat semangat kebersamaan dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
Ketua DPRD OKU menegaskan bahwa rapat paripurna ini merupakan bagian dari amanat undang-undang yang mengharuskan kepala daerah menyampaikan LKPJ kepada DPRD sebagai bentuk akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran.
“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna ini secara resmi saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum,” ujar Sahril Elmi dalam pidato pembukaannya.
Bupati OKU dalam penyampaiannya memaparkan ringkasan kinerja pemerintah daerah sepanjang tahun 2025, termasuk realisasi anggaran dan capaian program pembangunan.
BACA JUGA:Demi Pulang Kampung, Keluarga Ini Jalan Kaki 3 Bulan dari Surabaya ke Muba
BACA JUGA:Terekam CCTV, Pembobol Kotak Amal Masjid Baitul Jannah Ditangkap Warga
Ia juga menyerahkan dokumen LKPJ secara simbolis kepada Ketua DPRD OKU sebagai bagian dari mekanisme resmi.
Secara tidak langsung disampaikan bahwa LKPJ merupakan bentuk kemitraan antara pemerintah daerah dan DPRD dalam mengevaluasi jalannya pemerintahan.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:




