Dewan Berang, BSP Klaim Tanah Kaplingan Masuk HGU

MUARA ENIM, PALPOS.CO - Komisi I DPRD Kabupaten Muara Enim menunjukkan sikap tegas terhadap PT Bumi Sawindo Permai (BSP) terkait klaim lahan kapling milik masyarakat Desa Keban Agung, Kecamatan Lawang Kidul, yang disebut masuk dalam Hak Guna Usaha (HGU).

Hal tersebut mencuat saat Komisi I yang dipimpin Ketua Mualimin Fajarudin SPt bersama Anggota Yones Tober Simamora ST SH MH, Yupi SE MM, H Nisrin, dan Hj Titit Susanti SPd MM, turun langsung ke lokasi untuk meninjau sengketa lahan yang telah berlangsung sejak beberapa tahun terakhir,  Kamis 9 April 2026, pukul 16.00 WIB.

DPRD menilai terdapat kejanggalan, terutama dugaan perubahan fungsi lahan dari perkebunan menjadi pertambangan.

Anggota Komisi I DPRD Muara Enim Yones Tober Simamora, mengatakan bahwa pihaknya secara administratif telah mempertanyakan status Hak Guna Usaha (HGU) kepada Kantor Pertanahan, PT Bumi Sawindo Permai (BSP), Dinas Perkebunan, serta pemerintah desa terkait permasalahan lahan tersebut.

BACA JUGA:Rumah Pangung Ludes Terbakar

BACA JUGA:Bulog Bangun Gudang Pangan Target Operasional Desember

"Hari ini (Kamis) kita sepakat turun langsung melihat kondisi di lapangan, karena terjadi sengketa antara perusahaan dengan masyarakat, termasuk keterlibatan PT BSP dan PTBA," ujarnya.

Dari hasil peninjauan awal, Komisi I menemukan indikasi adanya perubahan fungsi lahan.

Yones menyebut, lahan yang semestinya berstatus HGU untuk perkebunan diduga telah dimanfaatkan sebagai area pertambangan.

"Kita melihat kalau ini ingin dijadikan tambang. Padahal HGU itu untuk perkebunan. Setelah dari lapangan, kita akan memanggil pihak terkait untuk meminta penjelasan kenapa bisa berubah menjadi tambang,"tegasnya.

BACA JUGA:Motor Hilang di Parkir Samsat, YLKI Lahat: Bapenda Sumsel Wajib Bertanggung Jawab, Berpotensi Digugat PMH

BACA JUGA:Koordinasi Penanganan Longsor di Semende

Ia menambahkan, apabila berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kawasan tersebut memang diperuntukkan sebagai wilayah tambang, maka status HGU tidak dapat diperpanjang kembali, meskipun telah dilakukan reklamasi.

"Jika sebagian lahan HGU sekitar 8.600 hektare sudah beralih fungsi, maka ke depan tidak bisa lagi diajukan menjadi HGU dan akan dikembalikan ke negara," jelasnya.

Sumber: