DPP LSM Mitra Mabes Desak Kejati Usut Dugaan Kasus Korupsi di OKU

PALEMBANG, PALPOS.CO - Dewan Pimpinan Pusat LSM Mitra Mabes menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Kamis (23/4). 

Dalam aksi tersebut, massa mendesak aparat penegak hukum mengusut dugaan penyimpangan anggaran pada sejumlah organisasi perangkat daerah di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), dengan sorotan utama pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim).

Ketua Umum DPP LSM Mitra Mabes, Yandri, menyatakan pihaknya menemukan indikasi ketidaksesuaian antara nilai anggaran dan realisasi kegiatan di lapangan, khususnya pada sejumlah proyek fisik yang dikelola Dinas PUPR OKU.

“Kami menduga terdapat indikasi mark-up anggaran, baik pada kegiatan fisik maupun nonfisik. Bahkan, ada sejumlah item kegiatan yang patut diduga fiktif,” kata Yandri saat menyampaikan orasi.

BACA JUGA:Tiga Tahanan Kejaksaan Yang Kabur Buka Borgol Dengan Kawat

BACA JUGA:Sempat Duel Dengan Petugas, Tiga Tahanan Kejaksaan Kabur

Ia menyoroti dua proyek peningkatan jalan dengan nilai anggaran miliaran rupiah yang dinilai janggal dalam pelaksanaannya.

Proyek tersebut antara lain peningkatan Jalan SP Mandala–SP Unit IV dengan pagu anggaran sekitar Rp4,64 miliar, serta peningkatan Jalan SP 1–SP 2 Desa Markisa, Kecamatan Lubuk Batang, dengan nilai sekitar Rp10,17 miliar.

Menurut Yandri, besarnya nilai anggaran tidak sebanding dengan kondisi fisik di lapangan.

Karena itu, pihaknya mendesak Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan untuk membentuk tim investigasi khusus dan melakukan pemeriksaan langsung.

BACA JUGA:Rumah Kayu di KPR OKU Terbakar, Tidak ada Korban Jiwa

BACA JUGA:Pemkab OKU Siapkan Lahan Kantor UPT BPOM OKU

“Dengan nilai anggaran yang cukup besar, seharusnya hasil pekerjaan dapat dirasakan secara nyata.

Namun, dari temuan kami di lapangan, terdapat sejumlah kejanggalan yang perlu ditelusuri lebih lanjut,” ujarnya.

Sumber: