Iklan BANNER HUT PROVINSI SUMSEL KE 80
Iklan Banner Hari Pers Nasional - Empat Lawang
Iklan Astra Motor

Pemekaran Wilayah Sulawesi Utara Kembali Mengemuka, Dua Provinsi dan Lima Daerah Baru Diusulkan

Pemekaran Wilayah Sulawesi Utara Kembali Mengemuka, Dua Provinsi dan Lima Daerah Baru Diusulkan

Pemekaran Wilayah Sulawesi Utara Kembali Mengemuka, Dua Provinsi dan Lima Daerah Baru Diusulkan.--Dokumen Palpos.id

PALPOS.CO - Pemekaran Wilayah Sulawesi Utara Kembali Mengemuka, Dua Provinsi dan Lima Daerah Baru Diusulkan.

Wacana pemekaran wilayah Sulawesi Utara (Sulut) kembali menjadi sorotan publik akhir-akhir ini. 

Setelah sempat mengemuka sejak 2018, gagasan pemekaran wilayah Sulawesi Utara ini kini kembali bergulir dengan usulan pembentukan dua provinsi baru serta lima kabupaten dan kota otonom. 

Perkembangan pemekaran wilayah Sulawesi Utara tersebut menarik perhatian berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah hingga masyarakat.

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Kalimantan Selatan: Wacana Pembentukan Tiga Kabupaten Baru Jadi Solusi Efisiensi Pemerintaha

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Kalimantan Tengah: Wacana Pembentukan Provinsi Barito Raya dengan Potensi Menjanjikan

Sebab, pemekaran wilayah Sulawesi Utara ini dinilai memiliki dampak besar terhadap tata kelola pemerintahan dan pembangunan di kawasan tersebut.

Dan pemekaran wilayah Sulawesi Utara mencakup rencana pembentukan dua provinsi baru, yakni Provinsi Bolaang Mongondow Raya dan Provinsi Nusa Utara

Selain itu, terdapat pula lima usulan pemekaran wilayah Sulawesi Utara dengan pembentukan daerah otonomi baru berupa kabupaten dan kota. 

Langkah pemekaran wilayah Sulawesi Utara ini dinilai sebagai strategi untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan, mempercepat pembangunan, serta mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat di wilayah yang selama ini dianggap belum optimal terlayani.

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Jawa Barat: Wacana Pembentukan 25 Kabupaten dan Kota Baru untuk Efisiensi Pemerintahan

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Jawa Timur: Wacana Pembentukan Provinsi Blambangan Kian Menguat, Berakar dari Sejarah Panjan

Wacana ini melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, DPRD Sulawesi Utara, tokoh masyarakat, serta pemerintah pusat yang nantinya akan menentukan persetujuan akhir. 

Masyarakat di wilayah yang diusulkan juga menjadi bagian penting karena mereka akan merasakan langsung dampak dari kebijakan tersebut.

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber: palpos.disway.id

Berita Terkait