Ombudsman RI Kunjungi Sumsel, Cik Ujang Tegaskan Pelayanan Publik Harus Cepat dan Transparan.

Kamis 21-05-2026,11:08 WIB

Reporter: Enchep H|

Editor: Bambang

Ombudsman RI Kunjungi Sumsel, Cik Ujang Tegaskan Pelayanan Publik Harus Cepat dan Transparan. -Fhoto: humas pemprov sumsel-

PALPOS.CO - Wakil Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. Cik Ujang menerima kunjungan kerja Wakil Ketua Ombudsman RI Rahmadi Indra Taktona beserta jajaran untuk membahas peningkatan kualitas pelayanan publik di Sumsel.

Pertemuan ini dinilai penting sebagai langkah memperkuat sinergi pengawasan dan evaluasi pelayanan publik agar masyarakat mendapatkan layanan yang lebih cepat, tepat, transparan, dan bebas dari praktik yang berbelit-belit.

Kunjungan kerja tersebut berlangsung di Ruang Rapat Binapraja Kantor Gubernur Sumsel, Rabu (20/5/2026), dalam suasana silaturahmi sekaligus koordinasi antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Ombudsman Republik Indonesia.

Dalam kesempatan itu, Wakil Gubernur Sumsel H. Cik Ujang menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sumsel untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik di berbagai sektor, seiring dengan tuntutan masyarakat terhadap layanan pemerintahan yang semakin profesional dan responsif.

Menurut Cik Ujang, kunjungan Ombudsman RI menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi dalam pengawasan pelayanan publik, sekaligus sebagai ruang evaluasi bagi pemerintah daerah agar pelayanan kepada masyarakat terus mengalami perbaikan.

“Kami menyambut baik kunjungan Ombudsman RI ke Sumsel sebagai bentuk sinergi dan penguatan pengawasan pelayanan publik. Insyaallah ke depan, pelayanan yang belum maksimal akan terus kami perbaiki secara bertahap.

Kami ingin seluruh masyarakat Sumsel mendapatkan pelayanan yang cepat, tepat, transparan, dan tidak berbelit-belit,” ujar Cik Ujang.

Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi Sumsel juga terbuka terhadap berbagai masukan, kritik, dan evaluasi dari Ombudsman RI sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan di seluruh instansi pemerintahan.

Menurutnya, berbagai persoalan yang masih menjadi catatan, termasuk pelayanan di sektor pertanahan maupun pendidikan, harus segera dibenahi agar tidak menimbulkan keluhan di masyarakat.

“Kritik dan saran tentu menjadi perhatian kami. Apa yang masih kurang akan segera dibenahi, termasuk pelayanan di sektor pertanahan maupun pendidikan yang menjadi perhatian bersama.