Kemenkum Sumsel Kawal Pengaduan Publik Bersama Menkum

PALEMBANG, PALPOS.CO - Komitmen untuk mewujudkan keterbukaan informasi dan memangkas sumbatan komunikasi dalam pelayanan publik terus dikawal ketat oleh jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum.

Langkah nyata tersebut kembali ditunjukkan lewat partisipasi aktif jajaran Kemenkum Sumsel dalam mengikuti forum dialog interaktif berskala nasional bertajuk "PASTI ada SOLUSI" secara virtual dari Ruang Teleconference Kantor Wilayah, Jumat (26/6).

Dalam pelaksanaan forum minggu ini, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sumsel, Maju Amintas Siburian, hadir didampingi oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Bulan Mahardika Subekti; Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU), Gunawan; serta Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual (KI), Yenni.

Kehadiran para pejabat manajerial bersama para pegawai kantor wilayah ini menjadi bukti kesiapan penuh jajaran di daerah dalam menyerap, menindaklanjuti, dan mengevaluasi setiap persoalan rill yang dihadapi oleh masyarakat di lapangan.

BACA JUGA:Bank Sumsel Babel dan Banyuasin Dorong Transparansi Keuangan Daerah

BACA JUGA:Sekda Sumsel Edward Candra Terima Audiensi LPSK RI, Matangkan MoU Perlindungan Saksi dan Korban

Forum pengaduan publik yang menjadi agenda rutin mingguan ini dipimpin langsung secara virtual oleh Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas.

Berbeda dengan pekan-pekan sebelumnya, dinamika pengaduan dan konsultasi yang masuk pada jumat hari ini didominasi oleh isu-isu strategis terkait layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) dan Kekayaan Intelektual (KI).

Secara khusus, forum kali ini memberikan atensi besar pada penuntasan aduan seputar fokus isu pewarganegaraan bagi masyarakat yang membutuhkan kepastian status hukum lintas negara, serta respons cepat terhadap laporan beberapa dugaan pelanggaran teknis terkait operasional layanan hukum di lapangan.

Menanggapi berbagai dinamika aduan tersebut, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas langsung memberikan atensi penuh, jawaban solutif, serta justifikasi taktis di dalam forum.

BACA JUGA:Iuran Rp16.800 per Bulan, Pekerja Mandiri Bisa Dapat Perlindungan BPJS Ketenagakerjaan, Daftar Cukup Pakai NIK

BACA JUGA:New Honda Vario Evo 160 Tampil dengan Memadukan Desain Sporti yang Tajam

Ia menegaskan bahwa setiap kendala administrasi, hambatan regulasi, maupun tindakan pelanggaran layanan yang dilaporkan oleh masyarakat harus segera diinvestigasi dan diselesaikan secara tuntas oleh direktorat jenderal terkait agar marwah penegakan hukum dan pelindungan hak masyarakat tetap terjaga dengan bersih dan akuntabel.

Ditemui usai pelaksanaan kegiatan, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sumsel, Maju Amintas Siburian, memberikan penegasan kuat kepada seluruh jajaran pelaksana layanan di Sumatera Selatan.

Sumber: