Internalisasi Nilai Pancasila, Kemenkum Sumsel Perkuat Kompetensi dan Integritas ASN

PALEMBANG, PALPOS.CO – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan mengikuti secara virtual Pembukaan Kegiatan Rekonsiliasi dan Pemutakhiran Data Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Hukum Semester I Tahun 2026 dari Ruang Rapat Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Rabu (1/7).

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan diwakili oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Bulan Mahardika Subekti, didampingi Tim Kerja Keuangan mengikuti secara hybrid, beserta jajaran Kementerian Hukum di tingkat pusat, kantor wilayah, dan satuan kerja di seluruh Indonesia.

Kepala Biro Keuangan Kementerian Hukum, Sri Yusfini Yusuf, menekankan pentingnya rekonsiliasi dan pemutakhiran data sebagai upaya mewujudkan laporan keuangan dan pengelolaan Barang Milik Negara yang akurat, transparan, dan akuntabel. 

“Saya mengajak seluruh satuan kerja untuk memperkuat sinergi, ketelitian, dan tanggung jawab dalam penyusunan laporan keuangan serta pengelolaan BMN guna mendukung tata kelola pemerintahan yang baik” kata Sri Yusfini Yusuf saat membuka Kegiatan.

BACA JUGA:Polisi Tetapkan 15 Tersangka Kasus Dugaan Kredit Fiktif Bank BUMN, Kerugian Capai Rp90 Miliar

BACA JUGA:Herman Deru Kunjungi San San Farm Banyuasin, Optimis Program Sultan Muda Sumsel.

Di lain kesempatan, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian, menyampaikan bahwa rekonsiliasi keuangan dan BMN merupakan bagian penting dalam menjaga kualitas tata kelola organisasi.

"Rekonsiliasi bukan sekadar proses administrasi, tetapi menjadi bagian penting untuk memastikan laporan keuangan dan pengelolaan aset negara tersusun secara akurat, transparan, dan akuntabel.

Saya berharap seluruh jajaran terus menjaga komitmen tersebut demi mendukung kinerja organisasi yang profesional dan berintegritas," ujar Maju.

Rekonsiliasi ini diharapkan semakin memperkuat kualitas pengelolaan keuangan serta Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Hukum.

Sumber: