Serapan Belanja Modal Pemkab OKU Baru 1,01 Persen hingga Juni 2026

BATURAJA, PALPOS.CO – Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ogan Komering Ulu (OKU) hingga akhir Juni 2026 baru mencapai Rp293,67 miliar atau 19,84 persen dari pagu Rp1,48 triliun.

Berdasarkan data resmi Portal Data Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan per 28 Juni 2026, postur penyerapan anggaran daerah belum bergerak merata di semua pos belanja.

Rendahnya realisasi Belanja Modal menunjukkan anggaran pembangunan fisik masih belum banyak dicairkan hingga akhir Juni 2026. 

Kondisi ini mengindikasikan arus kas keluar untuk pembiayaan proyek belum berjalan signifikan, yang penyebabnya dapat beragam mulai dari tahapan pengadaan, kendala pelaksanaan di lapangan, hingga proses administrasi klaim pembayaran termin kontrak.

BACA JUGA:Polres OKU Sabet 23 Medali di Kejuaraan Pencak Silat Kapolda Sumsel Cup II 2026

BACA JUGA:Penjualan Seragam Sekolah Anjlok, Konon Ini Penyebabnya

“Serapan Belanja Modal yang baru menyentuh 1,01 persen di bulan Juni ini membuka risiko terjadinya penumpukan pelaksanaan fisik di akhir tahun anggaran.

Kondisi tersebut berpotensi menekan kualitas proyek karena waktu pengerjaan yang menjadi pendek di akhir tahun.

Sementara Belanja Pegawai sebesar 27 persen berjalan wajar karena rutin bulanan, Pemkab OKU perlu mengevaluasi kendala administrasi lelang barang dan jasa agar anggaran daerah segera mengalir ke masyarakat,” — kata Pengamat Kebijakan Publik Institute for Public Trust, Wildan, saat dihubungi, Senin (13/7).

Menurut Wildan, Belanja Modal adalah instrumen APBD yang digunakan langsung untuk membangun aset publik seperti jalan, gedung sekolah, puskesmas, dan jaringan irigasi.

BACA JUGA:Empat Wilayah di Sumsel Tertinggi Hotspot, Kabupaten OKU Salah Satunya

BACA JUGA:Dinsos OKU Dampingi Penjaringan 60 Calon Siswa Sekolah Rakyat

Semakin cepat anggaran ini direalisasikan, semakin cepat pula manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh masyarakat, sekaligus menjadi stimulus bagi perputaran ekonomi sektor konstruksi lokal.

Secara keseluruhan, pergerakan realisasi keuangan daerah sepanjang semester pertama tahun anggaran 2026 sebagian besar masih berpusat pada pemenuhan pos rutin birokrasi.

Sumber: