Kakanwil Kemenkum Sumsel Hadiri Kick Off Kolaborasi Lintas Kementerian

PALEMBANG, PALPOS.CO – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian, mengikuti acara Kick Off Kolaborasi antara Kementerian Hukum, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), serta Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) secara virtual dari Ruang Teleconference Kanwil Kemenkum Sumsel, Kamis (23/7).

Dalam kegiatan tersebut, Kakanwil didampingi oleh Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum, Gunawan, Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Yenni, beserta jajaran terkait.

Kegiatan diawali dengan laporan pelaksanaan dari Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum, Nico Afinta.

Nico menyampaikan bahwa agenda kolaborasi ini dirancang untuk membangun kesamaan pemahaman antarinstansi, khususnya dalam menyongsong implementasi KUHP dan KUHAP yang baru.

BACA JUGA:Harmonisasi 11 Raperwali, Kanwil Kemenkum Sumsel dan Pemkot Lubuk Linggau Sinergi Pembentukan Regulasi

BACA JUGA:Cik Ujang Ungkap Potensi Besar Sumsel di Depan Komisi II DPR RI.

"Kegiatan ini bertujuan membangun kesamaan pemahaman mengenai implementasi KUHP dan KUHAP yang baru, meningkatkan kompetensi teknis dalam penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), perlindungan pekerja migran, dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), sekaligus memperkuat koordinasi lintas sektor demi mewujudkan sistem penegakan hukum yang responsif, adaptif, dan berkeadilan," ujar Nico dalam laporannya.

Nico menambahkan, kegiatan ini diikuti oleh 100 peserta secara luring yang terdiri dari perwakilan ketiga kementerian beserta mitra kerja, serta 300 peserta yang bergabung secara daring dari berbagai wilayah di Indonesia.

Acara kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) secara resmi oleh perwakilan ketiga kementerian.

Dukungan penuh terhadap sinergi ini disampaikan oleh Wakil Menteri PPPA, Veronica Tan, dan Menteri PPMI, Mukhtarudin.

BACA JUGA:Kanwil Kemenkum Sumsel Dorong Legalitas UMKM melalui Perseroan Perorangan

BACA JUGA:Perkuat Kapasitas Analisis Hukum, Kemenkum Sumsel Ikuti Forum Diskusi FOKUS HUKUM BPHN

Keduanya menegaskan komitmen bersama dalam menghadirkan kepastian hukum serta memperkuat sistem perlindungan bagi perempuan, anak-anak, dan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Dukungan internasional juga mengalir dari pemerintah Australia melalui Wakil Duta Besar Australia untuk Indonesia, Gita Kamath.

Sumber: