Menagih Janji Sebuah Merek Bernama Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Karhutla
Ilustrasi penanganan karhutla di Sumatera Selatan, di mana pemerintah daerah dituntut tidak hanya menyampaikan janji, tetapi juga menunjukkan hasil nyata melalui pemadaman api, perlindungan kesehatan masyarakat, transparansi anggaran, dan penguatan upaya-Foto : Alditya Aris Rinandy-
Oleh: Alditya Aris Rinandy, S.E., M.M.*
DALAM dunia pemasaran, sebuah merek tidak hanya menjual nama atau janji.
Merek membangun kepercayaan melalui pengalaman: apa yang dijanjikan harus dapat dirasakan oleh orang yang dilayani.
Jika sebuah produk mengaku mampu melindungi, tetapi pelanggan tetap menghadapi masalah yang sama, kepercayaan akan terkikis.
Prinsip ini dapat membantu kita membaca hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat ketika kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali menyelimuti Sumatera Selatan.
Pemerintah daerah tentu bukan perusahaan, dan penduduk bukan konsumen yang dapat begitu saja beralih ke penyedia layanan lain.
Namun, analogi pemasaran berguna untuk melihat bagaimana reputasi pemerintah terbentuk.
Pemerintah menyampaikan janji melalui kebijakan, pernyataan, dan program kerja.
Warga menilainya melalui hal-hal yang mereka alami: apakah asap berkurang, apakah bantuan kesehatan mudah dijangkau, apakah api ditangani dengan cepat, dan apakah kebakaran serupa dapat dicegah agar tidak berulang.
BACA JUGA:Menatap Masa Depan Kebijakan di Kota Palembang Ketika Birokrasi Berubah
Pada awal Oktober, janji tersebut diuji di jalanan Palembang.
Mahasiswa mendatangi Kantor Gubernur Sumatera Selatan untuk menuntut penanganan karhutla yang lebih konkret.
Mereka meminta langkah yang cepat, terukur, dan terpadu; perlindungan kesehatan bagi warga terdampak; penindakan terhadap pelaku maupun perusahaan yang terbukti bertanggung jawab; serta transparansi anggaran.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:
- Share:
