Diduga Lahan Sawah Diserobot Developer Perumahan, Puluhan Petani Mata Merah Mengadu ke DPRD Palembang

PALEMBANG, PALPOS.CO – Diduga Lahan Sawah Diserobot Developer Perumahan, Puluhan Petani Mata Merah Mengadu ke DPRD Palembang.

Puluhan petani dari Lorong Harapan, RT 25 RW 07, Kelurahan Sungai Selincah, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, menggelar aksi damai di Kantor DPRD Kota Palembang, Senin (26/10/2026). 

Mereka menolak dugaan alih fungsi Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dan aktivitas penimbunan lahan persawahan yang disebut masih menjadi sumber penghidupan warga setempat.

Dalam aksi tersebut, para petani menyampaikan keberatan atas aktivitas penimbunan yang diduga dilakukan pengembang perumahan Griya Pesona Harapan 5 hingga mendekati atau memasuki lahan persawahan milik warga. 

BACA JUGA:Resmi Dilantik Jadi Anggota DPRD Palembang, Politisi Muda PAN Djody Nugraha Siap Kawal Aspirasi Warga

BACA JUGA:DPRD Palembang Siap Sahkan Perda Pemajuan Kesenian Tahun Ini

Mereka meminta pemerintah dan instansi terkait segera turun tangan untuk memastikan status lahan, legalitas pembangunan, serta dampak aktivitas penimbunan terhadap lingkungan sekitar.

Aksi damai ini juga menjadi bentuk desakan warga agar persoalan yang mereka hadapi mendapatkan kepastian hukum. 

Para petani menilai, perlindungan terhadap lahan persawahan produktif harus menjadi perhatian serius, terutama karena lahan tersebut berkaitan dengan mata pencaharian masyarakat dan fungsi lingkungan di kawasan Kalidoni.

Koordinator aksi, Rizki Imanah, dalam orasinya mengatakan, para petani sengaja turun langsung ke Kantor DPRD Kota Palembang karena aktivitas penimbunan yang mereka persoalkan disebut masih terus berlangsung.

BACA JUGA:Polda Sumsel Tangani 62 Kasus Karhutla, 52 Orang Jadi Tersangka dan 811 Hektare Lahan Korporasi Disegel

BACA JUGA:Unsri Dorong Kemandirian Pangan dan Energi Lewat Optimalisasi Lahan Suboptimal

Menurut Rizki, warga sebelumnya telah menyampaikan surat dan berupaya meminta penjelasan kepada sejumlah instansi terkait.

Namun, mereka menginginkan langkah konkret agar aktivitas yang dipermasalahkan tidak terus berlanjut sebelum status dan peruntukan lahan mendapatkan kejelasan.

Sumber: palpos.disway.id