Bapenda Palembang Tegaskan Yayasan IGM Bersifat Komersial dan Wajib Bayar PBB-P2

PALEMBANG, PALPOS.CO – Pemerintah Kota Palembang melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menegaskan Yayasan Pendidikan IGM tetap wajib membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). 

Kepala Bapenda Kota Palembang, Jamiah Hariyanti, menyebut Yayasan IGM dinilai memiliki aktivitas komersial, termasuk penyewaan gedung serbaguna untuk umum, sehingga berdasarkan penilaian pemerintah daerah, yayasan tersebut tidak termasuk kategori lembaga pendidikan nirlaba yang dikecualikan dari kewajiban pajak. 

“Yayasan IGM tetap memiliki kewajiban membayar PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Jamiah, Rabu (28/10/2026).

Menurut Jamiah, pengecualian PBB-P2 bagi yayasan pendidikan harus memperhatikan ketentuan yang berlaku, khususnya terkait kegiatan yang bersifat nirlaba atau tidak bertujuan memperoleh keuntungan.

BACA JUGA:Pemkot Palembang Salurkan Bantuan untuk Korban Kebakaran 8 Ulu

BACA JUGA:Sekda Palembang Aprizal Hasyim Tegaskan BUMD Harus Profesional, Tingkatkan Kinerja dan Kontribusi PAD

Ia menyebut, Yayasan IGM memiliki gedung serbaguna yang disewakan kepada masyarakat untuk kepentingan komersial.

Aktivitas tersebut, menurutnya, menjadi salah satu pertimbangan Bapenda dalam menetapkan kewajiban pajak yayasan tersebut.

“Yayasan IGM memiliki gedung serbaguna yang disewakan untuk umum, bersifat komersial, dan menghasilkan keuntungan,” ujarnya.

Jamiah juga menyoroti biaya pendidikan yang diberlakukan kepada siswa dan mahasiswa di lingkungan Yayasan IGM.

BACA JUGA:Perkuat Ketahanan Pangan Keluarga, Warga Palembang Diajak Sulap Eceng Gondok Jadi Pupuk Organik

BACA JUGA:Diduga Lahan Sawah Diserobot Developer Perumahan, Puluhan Petani Mata Merah Mengadu ke DPRD Palembang

Menurut dia, besaran biaya tersebut menjadi salah satu aspek yang dipertimbangkan dalam menilai karakteristik kegiatan yayasan.

Bapenda, lanjutnya, turut merujuk pada Putusan Pengadilan Pajak Nomor 117536.18/2016/PP/M/18B Tahun 2019 serta hasil audit tujuan tertentu Inspektorat Kota Palembang Nomor 700.04/69/Itko/2025 tertanggal 12 Maret 2025.

Sumber: