Kemenkum Sumsel Optimalkan Sisa Anggaran Bantuan Hukum melalui Dua OBH

PALEMBANG, PALPOS.CO – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan melakukan penandatanganan kontrak adendum perjanjian pelaksanaan bantuan hukum bersama dua Organisasi bantuan hukum (OBH), yakni Lembaga bantuan hukum Sejahtera dan LBH Serasan Muara Enim.

Penandatanganan dilakukan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Budi Argap Situngkir bersama Ketya LBH Sejahtera, Wanida dan Ketua LBH Serasan Muara Enim, Nurmansyah.

Adendum perjanjian tersebut merupakan tindak lanjut dari kebijakan optimalisasi sisa anggaran bantuan hukum yang sebelumnya dialokasikan kepada 14 OBH di Sumatera Selatan.

Melalui mekanisme ini, sisa anggaran dialihkan kepada dua OBH yang dinilai paling aktif dalam memberikan pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat.

BACA JUGA:Kakanwil Kemenkum Sumsel Bangun Soliditas Jajaran, Perkenalkan Kadiv Pelayanan Hukum Baru

BACA JUGA:Kakanwil Kemenkum Sumsel Tekankan Sinergi dan Capaian Target Kinerja

Penetapan kedua OBH penerima pengalihan anggaran dilakukan melalui proses penilaian berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).

Penilaian tersebut mempertimbangkan tingkat keaktifan dan pelaksanaan layanan bantuan hukum oleh OBH terakreditasi, sehingga pemanfaatan anggaran dapat lebih tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat yang membutuhkan pendampingan hukum.

Dalam arahannya, Budi Argap Situngkir menyampaikan bahwa penandatanganan adendum ini perlu segera ditindaklanjuti agar pelaksanaan bantuan hukum dapat berjalan optimal hingga akhir tahun anggaran 2026.

“Penandatanganan adendum ini kita lakukan agar dalam waktu dekat dapat segera dilaksanakan, sehingga masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum bisa mendapatkan pelayanan secara optimal.

BACA JUGA:Cabuli Anak 11 Tahun di Banyuasin, Buruh 31 Tahun Diciduk Polisi

BACA JUGA:Lidyawati Cik Ujang Resmikan Rumah Tumbuh Bidadari, Dorong Perempuan Bangkit dan Bertumbuh

Ini merupakan wujud kehadiran negara dalam menjamin kepastian hukum dan memberikan akses keadilan bagi masyarakat.

Kita berharap ke depannya anggaran bantuan hukum dapat kembali normal tanpa adanya pemangkasan, sehingga pelayanan bantuan hukum bisa semakin optimal,” ungkapnya.

Sumber: