Pemkot Palembang dan DPRD Palembang Sahkan Nota Kesepakatan KUA-PPAS 2027 dan Setujui Raperda APBD 2026

PALEMBANG, PALPOS.CO - Pemerintah kota Palembang bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Palembang secara langsung menyetujui dua agenda mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) penting untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kota Palembang serta  menyepakati Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027. 

Persetujuan tersebut disepakati dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Palembang setelah Panitia Khusus (Pansus) II dan Pansus IV selesai melakukan pembahasan mendalam bersama jajaran perangkat daerah Pemerintah Kota Palembang.   

--

Adapun dua regulasi baru yang disetujui tersebut meliputi Raperda tentang penyelenggaraan ketertiban Umum, ketenteraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat, serta Raperda tentang kemajuan Kebudayaan.   

Dalam sambutannya Wali kota Palembang Ratu Dewa mengapresiasi atas keterlibatan aktiv pansus II dan IV dalam penyusunan payung hukum.

--

Selain itu juga, dengan disetujuinya kedua Raperda ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan hukum sekaligus menjadi pedoman dan landasan yang kuat bagi Pemkot Palembang dalam menjalankan roda pemerintahan.

Khususnya, dalam menjamin ketertiban umum dan perlindungan warga, serta melestarikan dan memajukan sektor kebudayaan di Kota Palembang.

"Keputusan bersama ini merupakan wujud kesamaan pandangan antara Pemerintah Kota dan DPRD Kota Palembang. Ini adalah bentuk semangat dan tekad bersama demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat serta membawa Kota Palembang menuju Palembang Berdaya dan Palembang Sejahtera," katanya dalam penutupan sidang paripurna selasa (3/11/2026) di ruang rapat Paripurna DPRD kota Palembang. 

Disamping itu juga, penandatangan Kesepakatan Bersama Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Rancangan Anggaran  Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027.

Menurutnya, Pemerintah Kota Palembang berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui  optimalisasi potensi pajak daerah dan retribusi daerah,  peningkatan kepatuhan, serta penguatan tata kelola penerimaan daerah.

Sinergi antara Pemerintah Kota Palembang dan DPRD Kota Palembang diharapkan terus terpelihara dalam seluruh tahapan penyusunan, pembahasan, hingga  penetapan APBD Tahun Anggaran 2027. 
Ketua DPRD Kota Palembang, Ali Subri.S.I.P.--

"Kesepakatan Bersama ini selanjutnya akan dijadikan pedoman oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Rancangan Kerja Anggaran dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2027," tutupnya

Sumber: