Rapat Gelar Perkara Majelis Pengawas Notaris, Kakanwil Tekankan Kepatuhan dan Integritas Profesi

PALEMBANG, PALPOS.CO – Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Sumatera Selatan (MPWN Sumsel) membahas 81 berkas perkara rekomendasi hasil temuan dan pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah (MPD) se-Sumatera Selatan dalam Rapat Gelar Perkara yang berlangsung di Ruang Teleconference Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan (9/11).

Rapat dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Budi Argap Situngkir, selaku Ketua MPWN Sumsel.

Pembahasan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap notaris sekaligus tindak lanjut atas rekomendasi yang disampaikan MPD.

Sebanyak 81 perkara yang dibahas terbagi dalam tiga kelompok, yakni 2 perkara dugaan pelanggaran kode etik dan pelaksanaan jabatan notaris berdasarkan pengaduan masyarakat, 7 perkara terkait notaris yang belum mengaktivasi akun AHU Online Notaris, serta 72 perkara mengenai kepatuhan terhadap penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ).

BACA JUGA:Kemenkum Sumsel dan Polda Sumsel Jajaki Penguatan Kerja Sama Pelayanan dan Penegakan Hukum

BACA JUGA:Gubernur Herman Deru Tegaskan Layanan Kesehatan Harus Jemput Bola hingga ke Pelosok

Setelah melakukan pembahasan terhadap seluruh berkas perkara, MPWN Sumsel menyepakati pembentukan Majelis Pemeriksa untuk melanjutkan proses ke tahap sidang pemeriksaan materiil.

Langkah ini menjadi bagian dari mekanisme pengawasan guna memastikan setiap perkara ditangani sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku.

Rapat tersebut dihadiri unsur pemerintah, notaris, dan akademisi selaku anggota MPWN Sumsel.

Turut hadir Kepala Divisi Pelayanan Hukum Fatriansyah, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Nur ’Ainun secara daring, Wakil Ketua MPWN Sumsel Yandes Effriady, anggota dari unsur notaris Juhaidi dan Kartika, serta unsur akademisi Firman Freaddy Busroh bersama tim Sekretariat MPWN Sumsel.

BACA JUGA:Herman Deru Dorong Kopi Sumsel Mendunia, Hilirisasi dan Ekspor Jadi Fokus Pengembangan

BACA JUGA:Herman Deru Tegaskan Koalisi Ormas Sumsel Harus Jadi Mitra Pemerintah, Tolak Premanisme dan Narkoba

Budi Argap Situngkir menegaskan bahwa setiap rekomendasi perkara harus ditindaklanjuti secara profesional dengan tetap menjunjung tinggi objektivitas, transparansi, dan kepastian hukum.

Menurutnya, pengawasan notaris tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan administratif, tetapi juga mencakup pelaksanaan jabatan dan tanggung jawab profesi dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.

Sumber: