Kemenkum Sumsel Hadiri Dialog 'Pasti Ada Solusi', Pastikan Pelayanan Responsif

PALEMBANG, PALPOS.CO – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan kembali berpartisipasi dalam dialog interaktif “Pasti Ada Solusi” bersama Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting, Jumat (13/11/2026).

Dialog yang rutin digelar setiap hari Jumat ini dipandu oleh Sekertaris Jenderal Nico Afinta ini merupakan salah satu bentuk keterbukaan Kementerian Hukum dalam memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, berkonsultasi, maupun mengajukan pengaduan terkait persoalan hukum dan pelayanan publik.

Pada kesempatan tersebut, berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat menjadi pembahasan, di antaranya sengketa properti, kendala dalam pelayanan notaris, serta perlindungan kekayaan intelektual.

Setiap persoalan ditanggapi oleh unit teknis terkait dengan memberikan penjelasan mengenai prosedur pendampingan hukum, proses verifikasi administrasi, hingga upaya fasilitasi mediasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BACA JUGA:13 Inovasi Kota Palembang Raih Pelindungan Hak Cipta, Kemenkum Sumsel Dorong Kreativitas Daerah

BACA JUGA:Kemenkum Sumsel Soroti Kendala Implementasi Kebijakan Majelis Kehormatan Notaris

Pelaksanaan dialog ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh informasi dan penjelasan secara langsung dari jajaran Kementerian Hukum.

Selain itu, kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya memperkuat transparansi, meningkatkan komunikasi publik, serta mendorong terwujudnya pelayanan yang semakin berkualitas.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Budi Argap Situngkir, menilai bahwa dialog interaktif ini menjadi sarana strategis untuk mendekatkan pelayanan hukum kepada masyarakat sekaligus bentuk responsivitas dalam memastikan setiap aspirasi dan pengaduan memperoleh perhatian serta tindak lanjut yang tepat.

Menurutnya, masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan program tersebut secara optimal sebagai media untuk menyampaikan berbagai persoalan hukum maupun hambatan dalam memperoleh layanan.

BACA JUGA:Kakanwil Kemenkum Sumsel Percepat Pembentukan Perda Fasilitasi Pelindungan Kekayaan Intelektual

BACA JUGA:Kemenkum Sumsel Siapkan Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko Tahun 2026

Dengan demikian, Kementerian Hukum dapat terus melakukan evaluasi dan peningkatan pelayanan yang responsif, transparan, serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Kegiatan ini turut diikuti oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan Budi Argap Situngkir, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Nur ’Ainun, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Fatriansyah, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Bulan Mahardika Subekti, serta Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum Benni Risky.

Sumber: