Iklan Astra Motor

Kemenkum Sumsel Percepat Progres Kinerja Akhir Tahun Anggaran 2026

Kemenkum Sumsel Percepat Progres Kinerja Akhir Tahun Anggaran 2026

Kemenkum Sumsel Percepat Progres Kinerja Akhir Tahun Anggaran 2026-Foto:Dokumen Palpos-

PALEMBANG, PALPOS.CO - Memasuki penghujung tahun anggaran, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan menggelar rapat internal guna mengevaluasi sekaligus mengakselerasi capaian kinerja tahun berjalan.

Rapat langkah-langkah akhir tahun ini dipimpin langsung oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Bulan Mahardika Subekti, Kamis (19/11).

Forum ini diikuti oleh Tim Perencanaan dan Anggaran, para operator RKAKL serta Rencana Aksi, bersama Tim Humas dan operator Reformasi Birokrasi (RB) Kanwil Kemenkum Sumsel.

Agenda diarahkan untuk memperkuat keselarasan pengelolaan anggaran, pemenuhan data dukung, dan ketepatan waktu pelaporan menjelang akhir tahun 2026.

BACA JUGA:Dorong Generasi Muda Gemar Membaca

BACA JUGA:Sumarni Ajak Semua Elemen Bergandengan Tangan Dukung Pembangunan

Dalam arahannya, Bulan Mahardika Subekti meminta para operator RKAKL pada setiap unit kerja eselon I untuk segera berkoordinasi dengan Tim Perencanaan dan Anggaran Kantor Wilayah terkait Usulan Anggaran Tahun 2028 serta Anggaran Belanja Tambahan Tahun 2026.

Langkah proaktif ini dinilai penting agar kebutuhan pendanaan dan perencanaan jangka menengah dapat dirumuskan secara matang dan selaras dengan arah kebijakan organisasi.

"Menjelang akhir tahun ini, koordinasi anggaran harus berjalan cepat dan terukur, baik untuk penyelarasan Anggaran Belanja Tambahan Tahun 2026 maupun perumusan Usulan Anggaran Tahun 2028," ujar Bulan.

Agenda rapat kemudian bergulir pada evaluasi pemenuhan data dukung Rencana Aksi Kinerja.

BACA JUGA:Berantas Peredaran Narkoba, Gelar Razia Gabungan Bersama APH

BACA JUGA:Polisi Gerebek Rumah di Tanjung Enim, Pria 49 Tahun Diamankan Bersama Sabu 1,10 Gram

Bulan menginventarisasi berbagai kendala yang dihadapi masing-masing operator Rencana Aksi di lapangan sekaligus mendorong percepatan penyelesaian dokumen sebelum digelarnya Rapat Koordinasi Kinerja di tingkat pusat.

Selain itu, disoroti juga terkait pemenuhan data dukung Rencana Kerja Tahunan (RKT) Reformasi Birokrasi dan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Pembangunan Zona Integritas periode B12 Tahun 2026.

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber:

Berita Terkait