Kemenkum Sumsel Tekankan Peran Aktif Paralegal dalam Pelayanan Posbankum di OKI
Kemenkum Sumsel Tekankan Peran Aktif Paralegal dalam Pelayanan Posbankum di OKI-Foto:Dokumen Palpos-
OKI, PALPOS.CO– Optimalisasi layanan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di tingkat desa menjadi perhatian Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan.
Selain memastikan masyarakat memperoleh akses informasi dan konsultasi hukum, peningkatan keaktifan paralegal serta ketertiban pelaporan layanan menjadi langkah penting agar keberadaan Posbankum memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Komitmen tersebut disampaikan dalam kegiatan Sosialisasi Pengoptimalan Layanan Pos Bantuan Hukum se-Kecamatan Lempuing Jaya yang diinisiasi Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Jumat (20/11/2026), bertempat di Aula Kantor Camat Lempuing Jaya, Desa Lubuk Seberuk. Kegiatan ini diikuti 18 kepala desa beserta paralegal se-Kecamatan Lempuing Jaya.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Budi Argap Situngkir, menegaskan bahwa Posbankum merupakan instrumen penting untuk mendekatkan akses keadilan kepada masyarakat, terutama kelompok yang membutuhkan layanan dan pendampingan hukum.
BACA JUGA:Cik Ujang Bangga Sumsel Kembali Dipercaya Jadi Tuan Rumah Rakornas Komisi Informasi 2026
BACA JUGA:Wagub Cik Ujang Serahkan Ambulans untuk Warga Gandus, Dorong Peningkatan Pelayanan Kesehatan
“Posbankum bukan sekadar pelaksanaan sosialisasi. Saya arahkan judul dan isi agar lebih menonjolkan persoalan tersebut, sekaligus memperjelas hubungan antara Posbankum dan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) sebagai upaya membangun budaya hukum di lingkungan masyarakat.
Melalui Kadarkum, masyarakat diharapkan semakin memahami hak dan kewajibannya serta mengetahui langkah yang dapat ditempuh ketika menghadapi persoalan hukum.
Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten OKI, Hj. Uswatun Hasanah menyampaikan bahwa sosialisasi tersebut sekaligus menjadi sarana monitoring untuk memastikan Posbankum di setiap desa berjalan optimal, termasuk dalam hal pencatatan dan pelaporan layanan melalui sistem yang telah ditentukan.
Menurutnya, Kadarkum dan Posbankum memiliki fungsi yang saling melengkapi.
BACA JUGA:Herman Deru Tegaskan Peran Strategis Komisi Informasi dalam Mewujudkan Transparansi Pemerintah
BACA JUGA:Cuaca Sumsel Hari Ini: Hujan Sedang Berpotensi Guyur 7 Daerah, Waspada Angin Kencang
Kadarkum berperan membangun pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat, sedangkan Posbankum menyediakan akses informasi, konsultasi, dan bantuan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan.
Kemudian Koordinator Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkum Sumatera Selatan, H. Asnedi, fokus pada keberhasilan Posbankum yang tidak hanya diukur dari pembentukannya, tetapi juga dari keberlangsungan aktivitas pelayanan dan tertibnya pelaporan yang dilakukan oleh paralegal.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:

