Selain itu, moratorium pembentukan DOB oleh pemerintah pusat masih berlaku, menjadi hambatan utama dalam realisasi pemekaran wilayah.
Pemerintah daerah perlu melakukan kajian ulang yang komprehensif dan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memastikan bahwa pemekaran wilayah benar-benar menjawab kebutuhan dan aspirasi warga.
Pemekaran wilayah Kabupaten Bekasi merupakan isu kompleks yang melibatkan berbagai aspek, termasuk sejarah, pertumbuhan ekonomi, dan aspirasi masyarakat.
Perubahan arah dari pembentukan Kabupaten Bekasi Utara menjadi Kota Cikarang mencerminkan dinamika pembangunan dan kebutuhan akan evaluasi kebijakan yang adaptif.
Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa proses pemekaran dilakukan secara transparan, partisipatif, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku, guna mencapai tujuan pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.