Pemekaran Wilayah Sumatera Selatan: Wacana Pembentukan Dua Provinsi Baru Dilema Bagi Lubuklinggau

Selain itu, aspirasi pembentukan Sumselbar juga didorong oleh tokoh masyarakat, anggota legislatif, serta berbagai organisasi kedaerahan yang menginginkan percepatan pemerataan pembangunan dan pelayanan publik.

Wacana Pembentukan Provinsi Musi Raya

Sejarah dan Aspirasi

Berbeda dari Sumselbar, ide pembentukan Provinsi Musi Raya berakar dari keinginan untuk membangun provinsi baru yang berbasis pada kekuatan ekonomi dari aliran Sungai Musi.

Wilayah cakupan Musi Raya meliputi:

Kota Lubuklinggau

Kabupaten Musi Rawas

Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara)

Kabupaten Empat Lawang

Kabupaten Musi Banyuasin (Muba)

Wilayah ini dikenal sebagai sentra perkebunan, pertanian, dan terutama sektor migas (minyak dan gas bumi).

Musi Banyuasin sendiri merupakan salah satu kabupaten terkaya di Indonesia dari sektor migas.

Visi Musi Raya

Provinsi Musi Raya ingin menonjolkan kekuatan sumber daya alamnya untuk menjadi provinsi baru yang kuat secara ekonomi dan mandiri secara fiskal.

Dukungan infrastruktur di wilayah ini, seperti pelabuhan sungai, jalan tol Musi, serta konektivitas jalur darat, memperkuat argumen bahwa Musi Raya memiliki modal besar untuk berdiri sendiri.

Kota Lubuklinggau diposisikan sebagai ibukota provinsi karena posisinya yang sentral, serta kelengkapan fasilitas administrasi dan ekonomi yang jauh lebih siap dibandingkan kota-kota lain di sekitar Musi Raya.

Potensi dan Tantangan bagi Kota Lubuklinggau

Menjadi ibukota provinsi baru tentu membawa sederet peluang, tetapi juga tantangan besar.

Berikut potensi dan tantangan yang dihadapi Kota Lubuklinggau:

Potensi

Peningkatan Status dan Anggaran

Sebagai ibukota provinsi, Lubuklinggau akan mendapat perhatian lebih besar dari pemerintah pusat, baik dari segi anggaran, pembangunan infrastruktur, hingga pelayanan publik.

Pertumbuhan Ekonomi

Dengan pusat pemerintahan baru, sektor perdagangan, jasa, dan investasi akan berkembang pesat. Properti, hotel, restoran, dan layanan publik lainnya akan tumbuh eksponensial.

Peluang Lapangan Kerja

Bertambahnya kantor pemerintahan, swasta, serta investasi baru akan membuka lebih banyak lapangan kerja bagi penduduk lokal.

Percepatan Infrastruktur

Proyek jalan tol, bandara, pelabuhan sungai, dan lainnya dipastikan akan mendapat prioritas untuk mendukung aktivitas pemerintahan baru.

Tantangan

Beban Administratif dan Biaya

Membentuk pemerintahan baru membutuhkan investasi besar, mulai dari membangun kantor, membentuk OPD baru, hingga penyediaan layanan dasar.

Risiko Ketimpangan

Sumber: palpos.disway.id