Pemekaran Wilayah Jawa Barat: Wacana Pembentukan Kabupaten Jampang Karena Menghadapi Hambatan Geografis

Seiring waktu, berbagai faktor politik dan kebijakan moratorium pemekaran dari pemerintah pusat membuat upaya ini sempat meredup. Namun, aspirasi masyarakat tidak pernah padam.

Kini, gerakan ini kembali mendapatkan momentum melalui keterlibatan Forum Koordinasi Pemekaran Daerah (Forkoda), yang memfasilitasi berbagai upaya legal dan administratif menuju pembentukan Kabupaten Jampang.

“Dulu semangat itu dibangun dari bawah. Sekarang dukungan dari atas pun mulai datang. Harus kita kawal bersama,” ujar Asep Suherman.

Pusat Pemerintahan di Jampang Tengah

Salah satu isu krusial dalam pemekaran daerah adalah penentuan ibu kota kabupaten baru. Dalam rencana pemekaran ini, Jampang Tengah dipilih sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Jampang.

Alasan penunjukan ini didasarkan pada letak geografisnya yang relatif strategis di tengah-tengah wilayah Pajampangan serta infrastruktur dasar yang lebih memadai dibanding kecamatan lainnya. 

Jampang Tengah juga telah lama menjadi pusat aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat sekitar.

Dampak Positif yang Diharapkan

Pelayanan Publik Lebih Efektif

Pemekaran akan membawa pelayanan publik lebih dekat ke masyarakat. Jarak tempuh ke pusat pemerintahan akan lebih singkat, efisien, dan biaya administrasi bisa ditekan.

Pengembangan Infrastruktur Lebih Terfokus

Dengan menjadi kabupaten sendiri, pemerintah daerah Jampang akan memiliki wewenang dan anggaran tersendiri untuk membangun jalan, jembatan, sekolah, dan fasilitas kesehatan yang lebih merata.

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Banyak kecamatan di Pajampangan memiliki potensi sumber daya alam dan pariwisata yang belum tergarap optimal, seperti Geopark Ciletuh di Ciemas, atau potensi pertanian dan perikanan di Surade dan Ciracap.

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Lokal

Dengan pembentukan daerah baru, akan tercipta lapangan kerja di sektor pemerintahan, jasa, dan konstruksi. UMKM juga berpeluang tumbuh seiring meningkatnya aktivitas ekonomi daerah.

Tantangan dalam Proses Pemekaran

Meski aspirasi pemekaran Kabupaten Jampang membawa harapan, namun tantangan tidak sedikit. Beberapa tantangan yang harus dihadapi antara lain:

Kebijakan Moratorium dari Pemerintah Pusat

Hingga saat ini, Pemerintah Indonesia masih memberlakukan moratorium pemekaran wilayah baru karena alasan anggaran dan efektivitas tata kelola daerah.

Pembiayaan Awal yang Besar

Pemekaran daerah memerlukan biaya besar, mulai dari pembangunan kantor pemerintahan, perekrutan ASN, pembentukan lembaga, dan lainnya.

Persetujuan dari DPR RI dan Kemendagri

Rencana ini memerlukan proses panjang hingga disetujui oleh Kementerian Dalam Negeri dan DPR RI. Belum lagi syarat administrasi seperti dokumen kajian akademik, naskah usulan, dan peta wilayah.

Sinkronisasi Wilayah

Perlu dilakukan kajian sosial dan batas wilayah agar tidak terjadi konflik antara kecamatan induk dan kabupaten baru.

Dukungan Masyarakat Menguat

Sumber: palpos.disway.id