Pemekaran Wilayah Jawa Barat: Wacana Pembentukan Kota Kadipaten Solusi Atasi Sistem Birokrasi

Untuk dapat mewujudkan pemekaran menjadi kota administratif, ada beberapa tahap yang harus dilalui:

Kajian Akademik dan Studi Kelayakan:

Harus dilakukan secara menyeluruh meliputi aspek demografi, ekonomi, sosial budaya, infrastruktur, dan tata ruang.

Persetujuan Pemerintah Kabupaten:

Pemekaran tidak bisa dilakukan tanpa persetujuan dari pemerintah kabupaten induk, dalam hal ini Kabupaten Majalengka.

Pengusulan ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat:

Setelah disetujui di tingkat kabupaten, usulan akan dilanjutkan ke provinsi dan kemudian ke pemerintah pusat.

Pembentukan Panitia Khusus dan Penilaian DPR RI:

DPR RI akan menilai kelayakan usulan daerah otonomi baru berdasarkan sejumlah indikator, termasuk kemampuan fiskal dan kesiapan kelembagaan.

Tantangan yang Perlu Dihadapi

Meskipun harapan tinggi menyertai wacana pemekaran ini, tidak berarti prosesnya akan berjalan mulus. Ada beberapa tantangan yang harus dihadapi:

Moratorium Pemekaran Wilayah:

Pemerintah pusat masih memberlakukan moratorium pemekaran wilayah sejak beberapa tahun lalu. Namun begitu, wacana ini tetap relevan sebagai bagian dari perencanaan jangka panjang.

Kesiapan Infrastruktur Pemerintahan:

Kota baru membutuhkan kantor wali kota, instansi pemerintahan, dinas-dinas teknis, serta SDM aparatur sipil negara yang kompeten.

Konsolidasi Sosial dan Politik:

Pemekaran bisa menimbulkan dinamika sosial, terutama jika ada perbedaan pandangan antar wilayah atau kelompok masyarakat.

Masa Depan Kota Kadipaten

Jika pemekaran ini berhasil, Kota Kadipaten bisa menjadi pelopor kota baru yang berbasis ekonomi lokal dan budaya. 

Potensi wisata budaya dari Jatiwangi, industri dari Dawuan dan Kasokandel, serta sektor perdagangan dan transportasi dari Kadipaten bisa dikolaborasikan menjadi satu kekuatan besar.

Selain itu, letaknya yang berada di jalur vital Tol Cipali dan kereta api menjadikan Kadipaten sebagai simpul logistik strategis. 

Dengan pengembangan kawasan industri terpadu dan pengelolaan tata ruang yang baik, Kota Kadipaten bisa menjadi contoh ideal kota administratif yang tumbuh berdasarkan kebutuhan dan potensi lokal.

Pemekaran wilayah bukanlah semata-mata urusan politik atau ego kedaerahan, melainkan soal bagaimana negara hadir lebih dekat dengan rakyatnya. 

Dalam konteks ini, Kadipaten dan sekitarnya menunjukkan kesiapan untuk menjadi kota yang tidak hanya mandiri secara administratif, tetapi juga visioner dalam membangun masa depan daerah.

Sumber: palpos.disway.id