Pemekaran Wilayah Bengkulu dan Sumatera Selatan Kompak Wacanakan Pembentukan Provinsi Palapa Selatan

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Bengkulu: Wacana Pembentukan Kabupaten Bumi Pekal Sebagai Solusi Tantangan Pembangunan

Dampak Ekonomi

Pendapatan Asli Daerah (PAD): Kabupaten Kaur (perkebunan kelapa sawit, perikanan) dan Bengkulu Selatan (pertanian, sawit) memberi kontribusi signifikan.

Pemekaran diprediksi menurunkan PAD Bengkulu.

Investasi dan peluang ekonomi: Di sisi lain, Provinsi Palapa Selatan yang fokus bisa menciptakan pusat pertumbuhan baru, menarik investor dengan kebijakan fiskal dan fasilitas khusus.

Dampak Politik

Komposisi legislatif: Jumlah kursi DPRD Provinsi Bengkulu akan berubah, mempengaruhi alokasi perwakilan dan aliansi politik.

Preferensi pemilih: Wilayah yang lepas biasanya memiliki aspirasi politik tersendiri, yang bila tercapai dapat mengubah peta politik lokal.

Inspirasi pemekaran lanjutan: Keberhasilan wacana Palapa Selatan bisa mendorong calon pemekaran lainnya, misalnya Provinsi “Puncak Andalas” (gabungan Bengkulu-Sumbar-Jambi).

Peluang dari Provinsi Palapa Selatan

Peningkatan Pelayanan Publik

Pemerintah yang “lebih dekat” memungkinkan desa dan kecamatan menuntut layanan publik lebih cepat dan akurat, dari administrasi kependudukan hingga layanan kesehatan dan pendidikan.

Infrastruktur yang Lebih Merata

Provinsi baru bisa peroleh anggaran langsung dari pusat untuk pembangunan jalan, listrik, dan fasilitas dasar tanpa harus “bersaing” dengan wilayah barat dan utara yang selama ini jadi prioritas Bengkulu.

Penumbuhan Ekonomi Lokal

Kabupaten dengan potensi wisata (Bengkulu Selatan, Pagaralam, Empat Lawang) dan pertanian (Kaur, Seluma) bisa berkembang cepat lewat kebijakan provinsi yang lebih terfokus.

Identitas Budaya yang Kuat

Provinsi Palapa Selatan bisa menjadi platform representasi budaya lokal, terutama Suku Besemah, mempromosikan kekayaan tradisi melalui kebijakan budaya lokal dan pariwisata.

Tantangan dalam Realisasi Pemekaran

Moratorium DOB

Pemerintah pusat masih menanggung moratorium terbentuknya DOB karena kekhawatiran pemborosan dan ketidakmatangan daerah baru. Semua usulan masih dibekukan hingga kondisi optimal.

Kendala Infrastruktur

Wilayah terpencil membutuhkan investasi besar. Infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, air bersih, dan layanan dasar kesehatan & pendidikan belum merata.

Konflik Identitas Budaya

Pada awalnya ada kesamaan budaya (Besemah) namun masing-masing kabupaten memiliki perbedaan adat. Integrasi sosial dan politik harus ditangani hati-hati agar tidak menimbulkan konflik.

Beban Anggaran Awal

Biaya awal operasional provinsi baru sangat besar: dari gedung pemerintahan, SDM birokrasi, hingga jaringan digital dan logistik administratif.

Validitas Data dan Kajian

Sumber: palpos.disway.id