Pemekaran Wilayah Sumatera Selatan: Wacana Pembentukan 3 Kabupaten Baru Karena Kepadatan Penduduk

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Bengkulu: Wacana Pembentukan Provinsi Palapa Selatan, Apakah Kabupaten Seluma Bergabung?

Proses menuju DOB

Dokumen administratif telah lengkap dan diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri. Meskipun demikian, moratorium DOB masih menjadi hambatan besar.

Namun, Presidium optimistis proses ini berjalan beriringan pendampingan pemerintah daerah.

Kabupaten Musi Ilir (d/h Muba Barat): Fokus Wilayah Barat

Wilayah dan kecamatan

Perluasan gagasan ini muncul pada 2016, diprakarsai oleh tokoh dari Babat Toman, Lawang Wetan, dan Sanga Desa.

Kecamatannya meliputi:

Lawang Wetan

Babat Toman

Sanga Desa

Plakat Tinggi

Batang Hari Leko

Identitas dan simbolisme

Logo oranye dengan perisai dan lambang pompa angguk yang berpadu dengan icon padi dan kapas, dirancang untuk mencerminkan potensi – pertanian dan energi lokal.

Pendorong utama

Masyarakat berharap agar pembentukan Musi Ilir mendorong tata kelola lebih efisien, layanan publik lebih optimal, serta manajemen sumber daya wilayah lebih tertata.

Kabupaten Musi Ilir Utara: Keberlanjutan dari Musi Ilir

Asal dan wilayah

Wacana Musi Ilir Utara serupa dengan Musi Ilir, mencakup lima kecamatan sama.

Logo & identitas

Menggunakan perisai hijau muda dengan lambang tiga batang pohon karet dan aliran sungai yang mengelilingi padi dan kapas.

Mengadopsi slogan “Rembak Adek‑Badek” sebagai simbol gotong‑royong lokal.

Kebutuhan pemekaran

Menyoroti kendala geografis dan jarak antar wilayah, Musi Ilir Utara dirasa bagian logis untuk menciptakan pemerintahan lebih responsif.

Aspirasi Masyarakat & Hambatan Pemerintah Pusat

Aspirasi lokal menguat

Seruan dari masyarakat di daerah pemekaran—baik dari timur maupun barat—mencerminkan kebutuhan nyata atas pemerintahan yang lebih dekat, layanan yang bisa dijangkau dengan mudah, dan pembangunan terpadu.

Hambatan moratorium DOB

Meski dokumen administratif telah matang, pemerintah pusat masih mempertahankan moratorium pembentukan DOB sejak beberapa tahun lalu sebagai bentuk pengendalian fiskal dan evaluasi efektivitas otonomi daerah.

Tantangan implementasi

Selain izin moratorium, pemekaran harus mempertimbangkan:

kesiapan infrastruktur dasar

Sumber: palpos.disway.id