Bansos 2026: Cek Status Pencairan Bansos PKH Serta Pantau Jadwal dan Mekanismenya

KPM yang menerima PKH melalui bank juga perlu memastikan KKS atau rekening yang digunakan masih aktif dan dapat digunakan untuk transaksi.

Kendala penyaluran dapat berkaitan dengan rekening tidak aktif, rekening tidak ditemukan, ketidaksesuaian nama atau nomor rekening, maupun perubahan kanal penyaluran.

Karena itu, apabila status penerima masih tercatat tetapi dana belum masuk, KPM tidak perlu langsung menyimpulkan bahwa kepesertaan telah dihentikan. 

Pemeriksaan dapat dilakukan secara bertahap dengan mengecek rekening atau KKS serta menghubungi pihak yang dapat memberikan informasi resmi.

Pantau Informasi dari Pendamping PKH

Pendamping PKH menjadi salah satu pihak yang dapat membantu KPM memperoleh informasi mengenai kepesertaan maupun kendala penyaluran di wilayah masing-masing.

KPM dapat berkoordinasi dengan pendamping PKH, perangkat desa atau kelurahan, serta dinas sosial setempat untuk mengetahui perkembangan penyaluran.

Informasi dari pihak resmi juga penting untuk menghindari kesalahpahaman mengenai jadwal. 

Sebab, tanggal pencairan yang diterima satu wilayah belum tentu sama dengan wilayah lainnya.

Siapkan Dokumen Saat Pencairan

KPM sebaiknya menyiapkan dokumen yang diperlukan sejak awal. 

Dokumen tersebut antara lain KTP, KK, KKS, buku tabungan, atau undangan barcode apabila pencairan dilakukan melalui PT Pos Indonesia.

Persyaratan teknis dapat mengikuti ketentuan bank atau pos penyalur di masing-masing wilayah. 

Karena itu, KPM perlu memperhatikan informasi yang disampaikan oleh pendamping maupun pihak penyalur.

Gunakan Fitur Usul dan Sanggah Jika Data Tidak Sesuai

Masyarakat yang merasa masih memenuhi kriteria tetapi tidak tercatat sebagai penerima dapat memanfaatkan mekanisme pembaruan data yang tersedia.

Pengajuan dapat dilakukan melalui pemerintah desa atau kelurahan, dinas sosial, maupun aplikasi Cek Bansos sesuai mekanisme yang berlaku.

Fitur usul dan sanggah dapat menjadi salah satu sarana masyarakat untuk menyampaikan kondisi data sosial ekonomi yang dinilai belum sesuai. 

Sumber: palpos.disway.id