Kejati Sumsel dan SMBR Perpanjang MoU, Optimalkan Penagihan Piutang dan Pendampingan Streamlining

BACA JUGA:Perkuat Sinergi dan Target Pertumbuhan 2026, SMBR Gelar Distributor Summit di Palembang

Dalam pelaksanaannya, SMBR akan mempersiapkan seluruh data serta dokumen pendukung secara lengkap, akurat, dan terverifikasi. 

Kelengkapan administrasi tersebut diperlukan agar proses penagihan dapat dilakukan secara efektif, terukur, dan memiliki dasar hukum yang kuat.

Tidak hanya melalui pendekatan perdata, pertemuan tersebut juga membahas rencana koordinasi dengan Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Sumsel.

Koordinasi ini berkaitan dengan penanganan distributor yang terindikasi melakukan pelanggaran atau tindakan yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi perusahaan.

Dengan demikian, langkah penyelesaian persoalan piutang dapat dilakukan melalui mekanisme hukum yang sesuai dengan karakteristik setiap permasalahan. 

Namun, penanganan lebih lanjut tetap harus didasarkan pada data, bukti, dan hasil pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pendampingan Hukum Program Streamlining SMBR-BMU

Agenda strategis lainnya yang menjadi pembahasan adalah permohonan pendampingan Kejati Sumsel terhadap pelaksanaan program Streamlining SMBR-BMU.

Program streamlining tersebut merupakan bagian dari arahan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) dan Danantara dalam mendorong penataan serta optimalisasi struktur bisnis perusahaan.

Pelaksanaan program ini membutuhkan koordinasi dan pengawalan yang baik agar setiap tahapan berjalan sesuai rencana, memiliki landasan hukum yang jelas, serta tetap memperhatikan prinsip tata kelola perusahaan.

Permohonan pendampingan Kejati Sumsel juga merupakan tindak lanjut dari koordinasi Tim Kawal Streamlining Danantara yang melibatkan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Kejaksaan Agung RI, Kementerian Hukum, serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Keterlibatan berbagai lembaga tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan streamlining membutuhkan perhatian dari berbagai aspek, mulai dari kepatuhan hukum, administrasi, pengawasan, hingga pengelolaan perusahaan.

Sebagai tindak lanjut dari pembahasan tersebut, SMBR akan segera menyiapkan surat permohonan resmi kepada Kejati Sumsel sebagai dasar pelaksanaan pendampingan.

Melalui langkah ini, perusahaan berharap seluruh proses streamlining SMBR-BMU dapat berlangsung secara terarah, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendampingan tersebut juga diharapkan mampu meminimalkan potensi risiko hukum yang mungkin muncul selama proses transformasi bisnis berlangsung.

Jajaran Pimpinan Kejati Sumsel dan SMBR Hadiri Audiensi

Sumber: palpos.disway.id