Muara Enim dan Bulog Sepakati Pembangunan Gudang Logistik

MUARA ENIM, PALPOS.ID - Dalam rangka memperkuat ketahanan pangan dan menjaga stabilitas harga, Pemerintah Kabupaten MUARA ENIM bersama Perum Bulog sepakat membangun gudang logistik di wilayah Kabupaten MUARA ENIM. 

Kesepakatan ini ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama antara Bupati Muara Enim H Edison dan Direktur Utama Perum Bulog, yang berlangsung di Gedung Perum Bulog, Jakarta, Senin 27 Oktober 2025.

Turut hadir juga mendampingi bupati, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Muara Enim Ir Syamsiah MSi beserta jajaran OPD terkait.

Melalui kerja sama ini, Pemkab Muara Enim akan menyediakan lahan seluas 3 hektare yang berlokasi di Desa Penanggiran, Kecamatan Gunung Megang.

BACA JUGA:Pengawas Hauling PT RMK, Tewas Tertimpa Dumptruk

BACA JUGA:Mengenal Lebih Dekat Energi Panas Bumi, Jurnalis Kunjungi PLTP Lumut Balai

Sementara itu, Perum Bulog akan bertanggung jawab atas pembangunan infrastruktur pascapanen di lokasi tersebut.

"Langkah strategis ini diharapkan dapat memperkuat sistem logistik pangan daerah serta memberikan dampak positif terhadap kestabilan harga dan kesejahteraan masyarakat," ujar Edison.

Setelah sebelumnya Kabupaten Muara Enim bergantung pada Perum Bulog Sub Divre Lahat untuk kebutuhan logistik pangan, pembangunan gudang logistik di wilayah sendiri menjadi langkah strategis yang sangat dinanti. 

Dengan adanya fasilitas ini, lanjutnya, Muara Enim tidak lagi harus mengandalkan distribusi dari luar daerah, sehingga proses penyaluran bahan pokok dapat dilakukan lebih cepat, efisien, dan tepat sasaran.

BACA JUGA:Dua Pengedar Sabu Lintas Daerah Dibekuk

BACA JUGA:Dua Pengedar Dibekuk Dikontrakan

Sementara, Direktur Utama Perum Bulog diwakili Direktur Pengadaan, Prihasto Setyanto, mengatakan pembangunan gudang logistik di Muara Enim mendukung terciptanya sistem distribusi pangan yang lebih efektif dan responsif terhadap dinamika pasar lokal.

"Kehadiran gudang ini diharapkan mampu mempercepat penyaluran bahan pokok, memperkuat cadangan pangan pemerintah, serta menekan fluktuasi harga yang kerap merugikan masyarakat," katanya.

Sumber: