Muara Enim Jadi Kabupaten RKFD Tinggi di Sumsel

MUARA ENIM, PALPOS.CO - Kabupaten Muara Enim tercatat sebagai satu-satunya Kabupaten di Sumatera Selatan yang masuk kategori Rasio Kapasitas Fiskal Daerah (RKFD) tinggi tahun 2025.

Data ini dipaparkan oleh Staf Ahli Bidang Pemerataan Pembangunan Regional Bappenas RI, Tri Dewi Virgiyanti, dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Provinsi Sumsel Tahun 2027 di Griya Agung Palembang, Selasa 14 April 2026.

Musrenbang dibuka oleh Gubernur Sumsel H Herman Deru dan dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Bima Arya.

Bupati Muara Enim H Edison, turut hadir dan menyatakan komitmen menyelaraskan program daerah dengan visi "Sumsel Maju Terus Untuk Semua" yang kini memasuki tahun kedua pelaksanaan.

BACA JUGA:Ratusan Rumah Terendam Banjir, Warga Keluhkan Drainase dan Kolam Retensi

BACA JUGA:Trend Penemuan Kasus TB Di Muara Enim Meningkat

Dalam kesempatan itu, Bupati menegaskan Muara Enim akan terus memperkuat fondasi keuangan daerah melalui optimalisasi pendapatan asli daerah, peningkatan kualitas belanja, serta inovasi pendanaan pembangunan.

Ia menilai bahwa posisi Muara Enim sebagai daerah dengan RKFD tinggi menjadi landasan penting untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat.

Tema pembangunan Sumsel tahun 2027 yang diusung adalah percepatan pembangunan dan pemerataan melalui penguatan SDM unggul, kemudahan investasi, industrialisasi, serta dukungan infrastruktur yang handal. 

"Muara Enim siap mendukung penuh tema tersebut, sembari menyelaraskan dengan visi daerah Muara Enim Bangkit, Rakyat Sejahtera, Maju dan Berkelanjutan (Membara)," ujar Edison.

BACA JUGA:Jagung Tumbuh Subur, Ketahanan Pangan Nasional Menguat

BACA JUGA:Efisiensi Anggaran, Program Bedah Rumah Dipangkas 50 Persen

Lebih lanjut, Bupati menyoroti tujuh prioritas pembangunan daerah yang sejalan dengan arah kebijakan provinsi.

Prioritas itu mencakup peningkatan kualitas SDM, penguatan ekonomi berbasis sumber daya lokal, ketahanan daerah, pembangunan infrastruktur terintegrasi, penciptaan lapangan kerja, perlindungan sosial, tata kelola pemerintahan yang baik, serta pengembangan kehidupan beragama, seni, dan budaya.

Sumber: