Program MHBM MHP Dipertanyakan, Warga Ambil Alih Tanah Marga

Ditambahkan Anwar Kohar (60) mantan Kades Kepur, bahwa saat dirinya menjabat sebagai Kades tahun 1999, memang ada warganya yang berani dilokasi hutan Marga mendatangi dirinya mengeluh bahwa lahan mereka telah digarap oleh PT MHP.

Kemudian iapun melakukan pengecekan dilapangan dan ternyata benar adanya.

BACA JUGA:MODENA Home Center Hadir di Tanjung Enim

BACA JUGA:Muara Enim Perkuat Manajemen Talenta untuk 14.308 ASN

Kemudian, lanjut Kohar, merekapun warga tiga desa yakni Muara Enim, Kepur dan Tanjung Raman yang diwakili ketua-ketua mendatangi kantor PT MHP untuk mengurusnya yang intinya warga tiga desa jangan sampai ada yang dirugikan oleh PT MHP. 

Setelah itu keluar keputusan untuk memudahkan urusan warga dari tiga desa untuk membentuk satu kelompok sehingga timbullah kesepakatan berupa MoU pada tahun 2003 dengan dibentuklah ketua-ketua kelompok.

"Dulu di Sebasa ada 8 hektar yang dipanen pada tahun 2008, dan saya tidak tahu bagaimana pembagiannya sebab pemerintah desa hanya memfasilitasi para warga yang bekebun di lahan Marga," ujarnya.

Dan kedatangan dirinya ke lokasi ini, adalah untuk memastikan lokasi yang akan diambil alih kembali oleh masyarakat tiga desa yang telah pohonnya telah ditebang oleh PT MHP.

Kemudian, ia meminta kepada PT MHP untuk lahan Marga yang telah dipanen untuk tidak ditanami lagi sampai permasalahan dengan masyarakat clear.

Sementara itu, Humas PT MHP Arie, mengatakan mengenai adanya tuntutan oknum masyarakat yang mengatasnamakan MHBM Tiga Serangkai perihal klaim areal secara ilegal di Blok Sodong Barat yang diduga dimotori oleh RL, bahwa terhadap areal yang dipermasalahkan atau diklain secara illegal tersebut merupakan areal Kawasan Hutan Negara PBPH PT MHP yang diberikan izin pengelolaan melaui SK Perizinan dari Kementrian Kehutanan dan areal tersebut merupakan  areal yang dikelolah dengan tanaman produktif dari Tanaman Acacia Mangium yang saat ini ditanami tanaman Eucaliptus Pelita. 

"Saat ini, di areal tersebut saat ini sedang dilakukan kegiatan penebangan / produksi dan akan dilanjutkan dengan kegiatan penanaman kembali tanaman Eucaliptus," ujarnya.

Dijelaskan Arie, bahwa Program MHBM merupakan Program Sosial PT MHP dalam rangka pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan pada Kawasan Hutan Negara PBPH PT MHP.

Perihal program kemitraan yang dipermasalahkan oleh kelompok tersebut bahwa areal yang diklaim secara resmi telah masuk dalam areal kemiitraan kerjasama dengan kelompok MHBM lain.

Lebih lanjut Arie mengatakan bahwa PT.MHP tidak mempunyai kerja sama apapun dengan kelompok yang mengatas namakan MHBM Tiga Serangkai tersebut.

Mengenai adanya aktifitas klaim ilegal didalam kawasan hutan yang dilakukan oknum masyarakat tersebut selanjutnya PT MHP akan mengambil langkah hukum secara tegas sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku apabila upaya musyawarah tidak menemui jalan keluar.(ozi)

Sumber: