Santer Isu Mutasi Pejabat, Wali Kota Arlan: Fokus Bantu Cak Begawe untuk Masyarakat

“Iyo, katanya sih dalam waktu dekat inilah mutasi. Kalau kami nih nunggu bae, kalau dipakai alhamdulillah, kalau tidak ya tetap bekerja sebagai ASN. Namonyo pegawai negeri, tugasnyo melayani masyarakat,” imbuhnya.

Menanggapi isu yang beredar luas tersebut, Wali Kota Prabumulih, H. Arlan, menegaskan bahwa dirinya tidak ingin ASN terlalu sibuk memikirkan soal mutasi.

BACA JUGA:Bukan Hapus Ikon Kota, Pembongkaran Tugu Nanas Prabumulih untuk Persiapan Exit Tol dan Pelebaran Jalan

BACA JUGA:Warga Prabumulih Tolak Pembongkaran Tugu Nanas, Aksi Penolakan Viral di Media Sosial

Ia meminta seluruh pejabat dan pegawai Pemkot Prabumulih tetap fokus bekerja dan membantu pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

“Kabinet belum (mutasi), yang penting tujuan utama adalah bantu Cak begawe untuk masyarakat,” tegasnya dengan logat khas Prabumulih.

Menurut pria yang akrab disapa Cak Arlan ini, perombakan jabatan merupakan hal biasa dalam organisasi pemerintahan.

Namun, dirinya menegaskan bahwa keputusan mutasi nantinya akan dilakukan berdasarkan kinerja dan dedikasi, bukan karena kedekatan personal atau faktor lain.

“Siapapun yang bisa membantu Cak begawe untuk masyarakat, maka akan Cak pertahankan itu bae, siapa yang benar-benar mau kerja keras demi warga Prabumulih,” tegasnya.

Lebih lanjut, suami dari Hj. Linda Apriana ini menuturkan bahwa dalam memilih pejabat, dirinya akan mengedepankan profesionalitas dan loyalitas terhadap visi-misi pemerintahan Kota Prabumulih.

“Yang penting mau begawe, siapapun itu. Termasuk dari luar daerah, kalau memang mereka punya kemampuan dan integritas tinggi, tentu akan kita pertimbangkan,” tambahnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Prabumulih, Efran Santiaji, ST, turut memberikan penjelasan terkait isu mutasi yang berkembang.

Menurut Efran, dalam waktu dekat pihaknya memang akan melaksanakan assessment atau lelang jabatan untuk posisi pejabat tinggi pratama (eselon II).

Proses ini dilakukan guna mengisi sejumlah jabatan yang masih kosong atau masih dijabat oleh pelaksana tugas (Plt).

“Benar, saat ini ada sekitar 10 jabatan eselon II yang masih dijabat oleh Plt, termasuk posisi Kepala BKPSDM sendiri. Dalam waktu dekat, kita akan melaksanakan assessment untuk mencari pejabat definitif,” ungkap Efran.

Sumber: