Mahasiswa Desak Pemprov Gerak Cepat Tuntaskan Kasus Pondok Mesudji

PALEMBANG, PALPOS.ID - Aliansi Sumsel Bersatu menyambangi Kantor DPRD Sumatera Selatan, Rabu (10/8) guna menyampaikan beberapa tuntutan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumsel, terkait masalah Pondok Mesudji di Yogyakarta.

 

Muhammad Hafiz, selaku Koordinator Aksi, menyampaikan jika Mahasiswa Sumsel yang menempati Pondok Mesudji yang berada di Yogyakarta tidak akan berhenti mempertahankan aset pendidikan Sumsel tersebut.

 

“Kami ingin menyelamatkan aset pendidikan Sumsel yaitu Asrama Mesuji di Yogyakarta yang sudah berdiri sejak 1952 dan telah melahirkan tokoh-tokoh yang bermanfaat untuk Provinsi Sumsel. Dimana dari tahun 1952 hingga 2015 asrama tersebut tidak ada masalah, namun setelah 2015 hingga saat ini barulah ada oknum yang terindikasi mafia tanah yang mendirikan yayasan baru. Membuat sertifikat baru dan menjual yayasan tersebut sehingga munculah permasalahan,” ujarnya.

 

Lebih lanjut Hafiz mengungkapkan, pada 4 Desember 2020 mahasiswa di Yogyakarta tersebut pernah diusir paksa oleh mafia tanah melalui preman.

 

“Dulu di tahun 2020 tepatnya tanggal 4 Desember, Mahasiswa sempat diusir dengan cara pengerusakan dan pengosongan pondok oleh oknum bayaran dari pihak lawan. Dari sana mafia tanah menyuruh preman untuk mengusir paksa dan mengosongkan asrama tersebut,” ungkapnya.

 

Dirinya mengatakan, jika Mahasiswa sudah pernah mengajukan gugatan akan tetapi kalah saat di Pengadilan Negeri. “Namun mahasiswa, alumni, serta masyarakat di Sumsel yang ada di Yogyakarta tidak diam. Kami melawan dengan mengajukan gugatan, namun di Pengadilan Negeri kita kalah kemudian banding di Pengadilan Tinggi kita juga kalah dan sekarang sudah tahap kasasi Mahkamah Agung tinggal menunggu putusan,” katanya.

 

Hafiz berharap, dengan melakukan aksi tersebut Aliansi Sumsel Bersatu dapat berbuah manis. “Harapan dari aliansi sumsel bersatu, aksi yang dilakukan hari ini bisa mendorong pemprov sumsel untuk terlibat langsung dalam mempertahankan aset ini. Karena jika pemprov lamban dan tidak terlibat cepat maka aset ini bisa hilang,” harapnya.

 

Sumber: