BPS OI Laksanakan Penyatuan Data dan Target Turunkan Kemiskinan

BPS OI Laksanakan Penyatuan Data dan Target Turunkan Kemiskinan

Wakil Bupati Ogan Ilir H Ardani. -Palpos.id-Diskominfo Ogan Ilir

INDRALAYA, PALPOS.ID - Tingkat kemiskinan di Kabupaten Ogan Ilir (OI) terus meningkat dari tahun ke tahun. Urutan kemiskinan di OI berada di posisi ke enam se- Sumatera Selatan (Sumsel).

Menurut data BPS OI, jumlah penduduk miskim di Ogan Ilir di tahun 2020 mencapai 57,97 ribu jiwa. Jumlah ini naik lagi pada tahun 2022 sejumlah 60,5 ribu jiwa.

Secara persentase, tingkat kemiskinan di OI pada tahun 2020 sebesar 13,36 persen. Kemudian naik di 2021 menjadi 13,82 persen.

Wakil Bupati (Wabup) Ogan Ilir, H Ardani mengatakan sesuai instruksi presiden, BPS akan melaksanakan registrasi sosial ekonomi secara menyeluruh di 241 desa di OI.

BACA JUGA:751 WBP Lapas Tanjung Raja Dapat Remisi, Ini Pesan Wabup Ardani

"Diharapkan diperoleh suatu data yang utuh dalam menyusun rencana pembangunan ke depan. InsyaAllah akan dimulai dari 15 Oktober - 14 November,” katanya.

‘’Selama ini kita merasakan adanya data yang tidak singkron. Contohnya dari sisi bansos saja, masih banyak yang kurang tepat sasaran," ungkapnya.

Lanjutnya, penyatuan data tersebut sebagai momentum data mendekati valid. Sehingga dapat dipergunakan untuk keperluan apapun.

Seperti perencanaan pembangunan, bantuan bansos dan demi kesejahteraan masyarakat lainnya.

BACA JUGA:Ardani Berharap Masyarakat Dapat Termotivasi Dengan Adanya Kontes Bonsai

"Termasuk menentukan bagaimana nanti data kemiskinan di Ogan Ilir. Yang miskin, setengah miskin, yang ekstrem akan terlihat disana. Kita berada di tingkat ke enam kemiskinan Sumsel,” ujarnya.

‘’Memang beberapa kali ada kenaikan, tapi tidak terlalu parah karena kondisi ekonomi yang juga dilanda dampak covid," tukasnya.

Harapannya, data yang valid akan mendukung penyaluran bansos dan pemerataan kesejahteraan ke masyarakat. Sehingga angka kemiskinan targetnya dapat menurun.

Pemkab OI juga telah menganggarkan 2 persen dana bagi hasil (DBH) dan dana alokasi umum (DAU) untuk menekan inflasi dampak dari kenaikan harga BBM, sesuai arahan presiden.

BACA JUGA:Lepas 45 Kafillah MTQ Berlaga di Tingkat Provinsi Sumsel, Wabup Ardani Targetkan Raih Juara Umum

Nilainya sebesar Rp5,188 Miliar. Anggaran tersebut akan di saluran untuk beberapa bidang.

Diantaranya, untuk di bidang sosial, transportasi, umkm, ketenagakerjaan, pertanian, perikanan, Pu dan perkim. Kemudian disalurkan ke setiap bidang lapisan masyarakat yang terdampak. (*)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: