Dewan Berang, Proyek Simpang Aur-ME Tidak Beres

MURA ENIM, PALPOS.ID – Menjelang tutup akhir tahun anggaran tinggal dua pekan lagi, Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muara Enim, melakukan Inpeksi Mendadak (Sidak) terhadap pengerjaan proyek fisik pembangunan struktur jalan dan pembangunan Opprit Jembatan Senuling ruas jalan Simpang Aur (Kecamatan Lubai Ulu)-Muara Enim (ME), Rabu (14/12).

 

Sidak tersebut, dipimpin langsung Ketua Komisi II Mukarto. Bersama anggotanya, dirinya menemukan banyak kesalahan dalam pengerjaan proyek yang dibagi berapa segmen tersebut. Proyek yang ditangani oleh CV Muara Sakti Group, PT Wijaya Kita Sarana dan PT Harapan Tri Guna dan menelan dana APBD 2022 terkesan asal jadi dan diduga menggunakan material yang tidak sesuai dengan spek kebutuhan proyek.

 

Temuan tersebut membuat anggota legislatif ini menjadi berang setelah ditemukan pembangunan jembatan Segmen III pekerjaannya baru dimulai dan diduga menggunakan besi bekas serta tidak ada papan nama proyek perkerjaan.

 

“Pembangunan Oprit jembatan senuling jalan Sp Aur-Muara Enim dipekirakan baru mencacapai 35 persen dan dikerjakan asal-asalan. Besi dicampur tidak sesuai dengan standar dengan nilai kontrak Rp 2,9 miliar. Pembangunan jembatan senuling Sp Aur-Bangun Sari dengan nilai kontrak Rp 3.401.319.000 pekerjannya bekisar 60 persen, dua pekerjaan proyek tersebut dikerjakan oleh CV Muara Sakti Group,” jelas Mukarto.

 

Kemudian, lanjutnya, peningkatan jalan Sp Aur-Muara Harapan Segmen I dengan nilai kontrak Rp 25,3 miliar yang dikerjakan oleh PT Wijaya Kita Sarana dan peningkatan jalan Sp Aur-Muara Harapan Segmen II dengan nilai kontrak pekerjaan Rp 34,1 miliar yang dikerjakan oleh PT Harapan Tri Guna.

 

“Dari sidak tersebut mendapati hasil pengerjaan diluar ekspektasi, bahkan proyek tersebut besinya tidak sesuai dan terkesan asal jadi dan lamban. Dengan anggaran yang sangat besar seharusnya pihak terkait mengutamakan kualitas dan kuantitas pembangunan,” tegasnya.

 

Politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan ini menegaskan, pihaknya dalam waktu dekat akan segera memanggil pihak terkait, baik kontraktor yang menjalankan proyek juga Dinas PUPR untuk mengetahui secara detail terkait proses pengerjaan yang terkesan asal jadi dan menggunakan material yang kurang baik. 

 

Sumber: