Merana, Lima Kali Ganti Bupati Jalan Tebat Rumung Tak Kunjung Diperbaiki

MUARA ENIM, PALPOS.ID  -  Akses jalan Tebat Rumung Desa Tebing Abang yang menghubung Desa Sri Tanjung, Kecamatan Semendo Darat Tengah (SDT), Kabupaten Muara Enim, terus dikeluhkah masyarakat.
Pasalnya, meski Bumi Serasan Sekundang ini telah lima kali pergantian bupati.

BACA JUGA:12 Februari Laksanakan Coklit, Ini Cara Daftarnya..

BACA JUGA:Panwaslu Kelurahan/Desa Diminati, Begini Syaratnya....

Namun jalan penghubung antar desa sebagai akses anak-anak yang hendak menuju sekolah SMPN 4 Kecamatan Semendo Darat Tengah tak kunjung diperbaiki oleh pemerintah.

“Kita sangat menyayangkan tidak ada tindak lanjut pemerintah untuk melakukan perbaikan jalan Tebat Rumung. Apalagi saat ini Kabupaten Muara Enim ini telah lima kali pergantian kepala daerah dan anggota dewan dapil 4 tidak cepat tanggap apa yang menjadi keluhan masyarakat,” ujar Tokoh Masyarakat Semendo Nurul Hudi SH (55), Kamis (2/2).

BACA JUGA:Harga Bawang Merah dan Cabai Merah Melejit, Ini Penyebabnya..

BACA JUGA:Intensitas Hujan Tinggi Masyarakat Diminta Waspada Tanah Longsor

Jalan Tebat Rumung itu, kata dia, satu-satunya akses jalan bagi masyarakat untuk melakukan aktivitas baik ke kebun dan sawah maupun keperluan lainnya. Memang, kata dia, di jalan tersebut ada pembangunan drainase saluran air. Namun fungsinya, air tidak mengalir secara optimal.

“Jika terjadi turun ujan deras dipastikan jalan Tebat Rumung tergenang air dengan kedalaman mencapai 30 cm. Belum lagi dampak dari galian tanah pembangunan siring barada dipinggir jalan sehingga genangan air tidak mengalir,” katanya.

BACA JUGA:Residivis Nekat Rampok Alfamart Gunakan Senpi

BACA JUGA:Berangkat Kerja, Karyawan Tewas Terlindas Dump Truck

Dirinya berharap kepada Pemerintah Kabupaten Muara Enim untuk memperioritasakan pembangunan apa yang menjadi harapan masyarakat. Apalagi saat ini pemeritah tengah melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan sebagai agenda menyerap aspirasi masyarakat.

“Semestinya pembangunan infrastruktur itu skala perioritas sehingga anggaran pembangunan tidak terkasan mubazir. Kemudian aspirasi masyarakat yang dititipkan kepada anggota dewan agar diperjuangkan di pembahasan RAPBD. Namun pembangunan yang sifatnya segera tidak terakomodir. Alangkah baiknya jika pemerintah sendiri melalui OPD terkait turun langung untuk melihat kondisi dilapangan,”harapnya.

BACA JUGA:Waduh, Empat Kendaraan Dinas Belum Dikembalikan Pensiunan ASN

Sumber: