APBD Besar, Program Pembangunan Belum Berjalan

MUARA ENIM,PALPOS.ID - Masyarakat mulai menyoroti program pembangunan selama kepemimpinan Plt Bupati Muara Enim Ahmad Usmarwi Kaffah. Soalnya, APBD Muara Enim besar sampai saat ini program pembangunan belum berjalan.

“Program-program pembangunan belum berjalan. Sementara komitmen Plt Bupati ingin mempercepat pembangunan untuk masyarakat Kabupaten Muara Enim. Namun saat ini program tersebut tidak berjalan. Salah satu contoh ULP sudah menanyangkan paket pekerjaan pembangunan. Namun di tunda, ini ada apa tersumbatnya dimana,”ujar Ketua Forum Komunikasi Peduli Muara Enim ( FKPME) Yusran Basri SE, Kamis (6/7).

Mencermati perkembangan dan situasi yang terjadi di Kabupaten Muara Enim, mulai upaya hukum yang dilakukan oleh beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terhadap penetapan Ahmad Usmarwi Kaffah, selaku Wakil Bupati Muara Enim sisa masa jabatan tahun 2018-2023 yang telah ditetapkan oleh DPRD Kabupaten Muara Enim, sampai saat ini masih berlangsung.

BACA JUGA:Jelang Pemilu Gelar Penyuluhan Kamtibmas dengan Linmas

Kemudian, belum berjalanannya pembangunan di Kabupaten Muara Enim. Apalagi, kata dia, masyarakat Desa Suban Jeriji meminta Pemkab Muara Enim membangun akses jalan Desa Suban Jeriji-Muara Enim sehingga masyarakat Desa Suban Jeriji dan desa lainnya untuk berbelanja dan sekolah tidak perlu lagi ke Prabumulih karena jarak tempuh Desa Suban Seriji-Muara Enim hanya membutuhkan waktu 15 menit.

“Selaku perwakilan masyarakat Muara Enim saya meminta Plt Bupati Muara Enim  dapat secara arif dan bijaksana dalam menjalankan roda pemerintahan di Kabupaten Muara Enim ini dengan memerhatikan prinsip Asas-asas Umum Pemerintahan yang good governence yang sesuai dengan UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga dapat diharapkan tidak terdapat adanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang akan muncul dikemudian hari,” ujar Yusran.

Karena belakangan ini, kata dia, pihaknya mendapat beberapa informasi yang berkembang di masyarakat Muara Enim, terdapat kegelisahan terhadap perkembangan dan kemajuan daerah yang mana tidak dijalankan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

BACA JUGA:TKP Dugaan Perusakan Lahan Oleh PT Bukit Asam, Dicek Ulang

“Percuma APBD besar kalau program pembangunan tidak berjalan,”tegasnya.

Belum lagi, lanjut Yusran, tidak lama lagi akan menghadapi Pemilihan Umum serentak tahun 2024, agar menjadi bahan pertimbangan dalam menjalankan roda pemerintahan yang menggunakan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

“Hal ini bertujuan pada kemudian harinya, Kabupaten Muara Enim dapat kondusif menghadapi pesta demokrasi secara serentak diseluruh Indonesia,” katanya.*

Sumber: