Kelas BPJS Dihapus, Dewan Sumsel Minta Pemerintah Lakukan Ini

PALEMBANG, PALPOS.ID - Kebijakan pemerintah untuk menghapus klas rawat inap PALPOS.disway.id/listtag/829/bpjs">BPJS mendapat sorotan tajam berbagaI pihak.

Termasuk Sekretaris Komisi V DPRD Prov Sumsel, H David Al Djufri.

Menurut David, penghapusan kelas, atau penyatuan kelas di BPJS yang dibarengi dengan naiknya iuran  harus mendapat kajian secara mendalam.

BACA JUGA:Mall Pertama dan Terbesar di Palembang Ternyata Ada Kaitan dengan Pasar 16 Ilir

Meskipun diakuinya kalau Penyatuan klas BPJS ini memang belum disetujui Presiden RI. 

Namun dia berharap sebelum kebijakan ini diterapkan, hendaknya  dikaji lebih dahulu secara mendalam. 

Terutama dari segi pelayanan, serta kemampuan masyarakat untuk membayar iuran tersebut.

BACA JUGA:10 Manfaat Timun Salah Satunya Untuk Ibu Hamil

"Saya sangat berharap. Pemerintah selaku pihak yang diberi amanh untuk mengelola kekayaan negara. Termasuk mengelola kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat, salah satunya kesehatan. Dapat melaksanakannya dengan bijak," ujar David.

"Oleh karena itu, karena kesehatan adalah kebutuhan dasar yang memang jadi tanggung kawab pemerintah. Saya harap untuk masalah ini, pemerintah dapat memaksimalkan pelayanan dengan iuran yang sekecil kecilnya. Sehingga tidak membebani masyarakat," imbuhnya.

Ditambahkan David, Kebijakan penyatuan satu harga klas BPJS 1,2 dan 3, menjadi satu tarif itu memang belum disetujui oleh Presiden, namun sekali lagi dia meminta agar dalam penetapannya mengcau pada pelayanan yang maksimal dengan biaya minimal.

BACA JUGA:Gambo Muba Raih Juara 2 Fashion Show Hingga Dipuji Wapres RI

Lebih jauh politisi partai Golkar ini menyebut, Kebijakan pemerintah untuk menghapus klas rawat inap BPJS, mendapat sorotan tajam berbagaipihak.

Termasuk Sekretaris Komisi V DPRD Prov Sumsel, H David Al Djufri.

Sumber: