Paripurna Istimewa HUT Muara Enim Riuh

MUARA ENIM,PALPOS.ID - Suasana rapat paripurna istimewa ke II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) HUT Kabupaten Muara Enim ke 77, mendadak riuh, Senin (20/11).

Pasalnya, saat pemutaran sejarah kepemimpinan kepala daerah Bumi Serasan Sekundang, begitu giliran tampil gambar mantan Bupati Muara Enim Ahmaf Usmarwi Kaffah, para tamu di atas tribun bertepuk tantangan diiringi sorakan.

Kemudian, dipenghujung acara, rapat paripurna istimewa ke II yang akan di tutup oleh Ketua DPRD Muara Enim Liono Basuki BSc itu, langsung di interupsi anggota dewan Dwi Windarti SH MHum, menyayangkan mic yang telah dipadamkan sebelum ditutup, menurutnya dewan selalu memiliki hak untuk bicara.

BACA JUGA:Optimis Ganjar-Mahfud Menang di Muara Enim

Dirinya menilai, harus ada klarifikasi eksekutif ke publik bahwa data yang disampaikan kepada masyarakat haruslah data real. Seandainya yang disampaikan semuanya data BPS rilis tahun 2023, maka semua harus mengacu pada data yang dirilis pada tahun tersebut.

"Jangan ambil yang bagusnya saja, ada yang tahun  2022, angka kemiskinan diambil 2023, stunting diambil data 2022 sajikan data sesuai dengan keadaannya," tegas Dwi.

Lanjut Dwi, jangan ada kebohongan publik, jangan lagi masyarakat Muara Enim dibohongi dan ke depan tidak ada lagi dana BanGub yang mengucur hanya setetes demi setetes saja.

BACA JUGA:Dewan Berang Truk Batu Bara Curi Start Melintas

Mewakili masyarakat, dirinya menginginkan meski dana APBD Muara Enim besar, bukan berarti tidak mendapatkan porsi lebih dari dana BanGub itu.

Sementara itu, Anggota DPRD Dapil IV lainnya, Supriyanto menyampaikan kekesalannya terkait rencana pembangunan atau rehab jalan provinsi tepatnya simpang Muara Meo menuju Desa Pulau Panggung yang tak kunjung terealisasi.

Dirinya berpendapat, jika provinsi tidak sanggup melakukan pembangunan, maka silahkan serahkan ke Kabupaten.

BACA JUGA:Aksi Lintas Agama Muara Enim Kecam Aksi Israel, Himpun Dana Rp 226 Juta dan Emas 5 Gram

"Dimana tadi Pj Bupati menyampaikan ada anggaran Rp3,7 triliun yany sedang kami bahas di rapat Bidang Anggaran tidak sampai Rp3,7 triliun. Anggaran sebelumnya terjadi banyak Silpa tidak mencapai target dan dituangkan pada tahun berikutnya," tegas Supriyanto

Dipaparkan tadi angka kemiskinan sudah turun, sambungnya, namun pada kenyataannya di daerahnya masyarakat bertambah miskin.

"Saya ulangi jika memang provinsi tidak mau membangun serahkan ke kabupaten. Kabupaten ini (Muara Enim, red) sangat luas. Sedang dana BanGub 15 miliar, 8 miliar tidak sesuai dengan luas wilayah Kabupaten Muara Enim," pungkasnya.*

Sumber: