Kemenkumham Sumsel Hadiri Penyerahan DIPA Tahun Anggaran 2024

PALEMBANG, PALPOS.ID.- Kanwil Kemenkumham Sumsel melalui Kepala Sub Bagian Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara, Benni Risky menghadiri penyerahan daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan dan Buki Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun anggaran 2024, bertempat di Griya Agung, Kamis (14/12/2023).

Berbeda dari tahun sebelumnya, penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran  (DIPA) dan Buku Daftat Alokasi  Transfer ke Daerah (TKD) tahun anggaran 2024 Sumatera Selatan diberikan secara digital oleh Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Sumatera Selatan, Rahmadi Murwanto kepada Pj. Gubernur Sumatera Selatan Agung Fatoni.

Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Sumatera Selatan, Rahmadi Murwanto, mengatakan bahwa Penyerahan yang dilaksanakan secara digital memiliki tujuan untuk menyederhanakan proses bisnis pengesahan DIPA yang ditandatangani secara elektronik melalui aplikasi SAKTI, sehingga lebih efisien dan efektif.

BACA JUGA:Kemenkumham Sumsel Lakukan Monev Pengelolaan SIPPN

BACA JUGA:Ratusan Peserta Seleksi CPNS Kemenkumham Sumsel Jalani Tes Kesamaptaan

"Provinsi Sumsel mendapatkan alokasi APBN sebesar Rp51,24 triliun, meningkat sebesar 10,31% dari tahun 2023. Yang terdiri dari alokasi DIPA satuan kerja kementerian/lembaga sebesar Rp19,58 triliun (meningkat 16,16% dari tahun 2023) dan alokasi TKD lingkup Sumsel sebesar Rp31,66 triliun (meningkat 6,98% dari tahun 2023),” terang Agus Fatoni.

Di kesempatan berbeda, Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni meminta kepada Kepala Daerah Terkait dengan DIPA dan TKD Tahun Anggaran 2024 agar pelaksanaan percepatan anggaran harap dikejar sejak awal tahun tujuannya agar dana yang dimiliki dapat segera beredar ditengah masyarakat yang akan berdampak pada perputaran ekonomi di Sumsel.

“Saya juga berpesan berpesan Kepada para Bupati dan Walikota, agar memastikan keselarasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan sasaran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2024 melalui Pengelolaan Dana TKD dan APBD 2024 untuk perbaikan layanan publik,” pesan Agus kepada seluruh peserta kegiatan.

Terakhir, Agus Fatoni mendorong sinergitas pelaksanaan Dana Desa dalam rangka pencapaian prioritas nasional untuk menghilangkan kemiskinan ekstrem, menurunkan prevalensi stunting, dan mengendalikan inflasi.

BACA JUGA:Periksa Notaris, Kakanwil Kemenkumham Sumsel Pimpin Rapat MKN

BACA JUGA:Kemenkumham Sumsel Dukung Peningkatan Indeks Kinerja HAM Indonesia

Turut hadir Ketua DPRD Prov. Sumsel, RA. Anita Noeringhati, Sekda Prov. Sumsel, SA. Supriono, Para Bupati/Walikota Se - Sumsel, dan Para Kepala OPD Prov. Sumsel.

Sumber: