KAI DIVRE III: Mendukung Kepentingan Negara Melalui Pengelolaan Aset yang Efektif

PALEMBANG - Sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bertanggung jawab atas sektor transportasi kereta api di Indonesia, PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau yang lebih dikenal sebagai KAI memiliki peran penting dalam menjaga dan mengoptimalkan aset-asetnya demi kepentingan negara.

Dalam upaya tersebut, KAI Divisi Regional III Palembang telah melakukan berbagai langkah untuk mengamankan, memanfaatkan, dan meningkatkan produktivitas aset-asetnya, baik yang berhubungan langsung dengan operasional kereta api maupun yang tidak.

Manajer Humas PT KAI Divre III Palembang, Aida Suryanti, menegaskan komitmen KAI dalam menjaga seluruh aset yang dimilikinya agar terus memberikan manfaat baik bagi perusahaan maupun masyarakat luas.

BACA JUGA:Manajemen PT KAI Divre III Palembang Siaga, Identifikasi 35 Titik Rawan Bencana

BACA JUGA:PT KAI Divre III Palembang Dukung Gerakan Satu Juta Pohon: Kontribusi Nyata KAI dalam Pelestarian Lingkungan

Hal ini mencakup pengelolaan aset Railway (berkaitan langsung dengan operasional kereta api) dan Non-Railway (tidak berkaitan langsung dengan operasional kereta api), seperti tanah, bangunan, dan lainnya.

Selain digunakan untuk kepentingan dinas, aset-aset KAI juga dioptimalkan melalui komersialisasi untuk meningkatkan produktivitas dan kinerja perusahaan.

Salah satu contohnya adalah pengembangan prasarana dalam pengangkutan batubara, sebuah Proyek Strategis Nasional (PSN), yang melibatkan pembangunan terminal unloading angkutan batubara di Kramasan.

BACA JUGA:PT KAI Divre III Terima 55 Sertifikat dari BPN Kabupaten Muara Enim

BACA JUGA:PT KAI Divre III Jalin Kerjasama dengan BPN Sumsel, Upayakan Keselamatan Aset Negara

Selain itu, aset non-railway juga dimanfaatkan secara komersial, seperti kantor, tempat usaha, dan area parkir.

Untuk mengamankan aset-asetnya, KAI Divre III melakukan pensertifikatan dan penjagaan aset secara intensif.

Kolaborasi dengan berbagai pihak, seperti Kejaksaan dan Kantor Pertanahan setempat, dilakukan untuk mempercepat proses sertifikasi aset.

BACA JUGA:Musyawarah Mentok, PT KAI Tertibkan Bangunan Warga Dilahan Aset

Sumber: