Wacana Program Makan Siang Gratis Dibiayai Dana BOS, Mekanisme Penerapan Dana Talangan Bisa Jadi Solusi

METROPOLIS, PALPOS.ID – Wacana penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi pembiayaan program makan siang gratis saat ini tengah menuai pro dan kontra.

Seperti diketahui, program ini diusung oleh pasangan Prabowo-Gibran dalam kampanye politiknya pada Pemilu Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) tahun ini.

Terkait wacana ini Akademisi, Madi Apriadi Madi Apriadi, S.PD.I., M.PD., CDAI menegaskan, bahwa pendekatan ini (penggunaan dana BOS untuk program makan siang gratis, red)  dapat diterapkan dengan memperhatikan mekanismenya.

BACA JUGA:Review Wuling Binguo EV : Kendaraan Listrik Berdaya Saing Tinggi, Merajai Pasar Indonesia !

BACA JUGA:PGE Area Lumut Balai Sosialisasi Aturan Panas Bumi, Beri Penghargaan Kontraktor

Menurutnya, asalkan mekanismenya hanya bersifat pinjaman atau dana talangan, tanpa merugikan anggaran pendidikan, hal tersebut dapat dianggap sebagai langkah positif.

"Jika kita membahas penggunaan Dana BOS untuk mendukung program makan siang gratis, sebaiknya mempertimbangkan mekanismenya dengan cermat. Pinjam-meminjam dana sebagai dana talangan bisa menjadi solusi, asalkan tidak merugikan anggaran pendidikan yang sudah ada," ungkap Madi Apriadi, Rabu 13 Maret 2024.

Madi Apriadi menekankan bahwa pengambilan dana untuk program makan siang tidak boleh merusak integritas dan kualitas pendidikan.

BACA JUGA:Ini Alasan PT BCR Tutup Operasional Pasar 16 Ilir, Harga Kios Untuk Sewa 25 Tahun

BACA JUGA:Jumat Berkah, Pj Walikota Palembang Ratu Dewa Resmikan 3 Masjid

"Proses pembelajaran di sekolah harus tetap berjalan tanpa terganggu oleh kebijakan ini. Penting untuk memastikan bahwa dana yang dipinjam hanya bersifat sementara dan tidak menyebabkan pengurangan dana pendidikan yang sebenarnya," tambahnya.

Dalam konteks ini, Madi Apriadi menyoroti potensi pemanfaatan skema BOS afirmatif atau BOS spesifik sebagai alternatif mekanisme pembiayaan.

Menurutnya, penggunaan skema ini akan memudahkan pemerintah dalam pengawasan dan pengelolaan dana.

BACA JUGA:BSN Gencar Tingkatkan Keberterimaan Akreditasi

Sumber: