Soal Pembatasan Pembelian BBM Pertalite yang Segera Diberlakukan, Harus Dipastikan Tepat Sasaran

METROPOLIS, PALPOS.ID - Pembelian BBM pertalite akan segera dibatasi, khusus kendaraan jenis ini masih boleh. Seperti diketahui, pemerintah sedang merevisi Peraturan Presiden (Perpres) No.191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. 

Revisi ini diharapkan membawa perubahan signifikan atas distribusi BBM bersubsudi yang kini bermasalah dan langka di sebagian daerah.

Penyelesaian revisi Perpres Nomor 191 Tahun 2014 tersebut dinilai lebih penting. Hal itu dikarenakan jika salah target dan tidak tepat sasaran, maka dikhawatirkan akan terjadi penyalahgunaan.

BACA JUGA:Inovasi Layanan Publik: BPJS Kesehatan Hadir di Mall Pelayanan Publik Jakabaring Palembang

BACA JUGA:Bank Indonesia Sumsel Edarkan Rp5,3 Triliun Penukaran Uang, Ini Titik Lokasi Penukaran

Revisi Perpres No.191 tahun 2014 ini akan mengatur siapa saja konsumen yang berhak membeli BBM bersubsidi, baik Solar subsidi maupun Pertalite.

diharapkan Pertalite hanya akan digunakan oleh kalangan yang berhak. P

asalnya, penggunaan Pertalite yang tidak tepat sasaran menjadi kerugian bagi pemerintah. 

BACA JUGA:Menkumham Lantik 57 Pimti Pratama, Kadivpas Kemenkum Sumsel Berganti

BACA JUGA:Ir Deliar Marzoeki Terpilih Sebagai Ketua Pengprov FYBI Sumsel, Ini Harapannya..

Terkait kebijakan pemerintah untuk membatasi pembelian BBM jenis pertalite yang akan segera diberlakukan pada tahun ini,  mendapat tanggapan Akademisi terkemuka, Dr. Tarech Rasyid MSi.

Dia menekankan perlunya aturan yang tegas untuk menghindari antrean panjang di SPBU serta untuk memastikan subsidi BBM tepat sasaran.

Menurut Rektor Universitas IBA ini,  pemerintah atau pihak Pertamina perlu memberlakukan aturan yang jelas terkait kapasitas mesin kendaraan yang berhak menerima pelayanan BBM jenis pertalite. 

BACA JUGA:Segel Gedung Pasar 16 Ilir Dibuka, Pj Wali Kota Palembang: Toleransi Satu Bulan untuk Kaji Harga Sewa Kios

Sumber: