Soal Wacana Pemilihan Presiden Dikembalikan lagi ke MPR RI, Begini Tanggapan Pengamat

BACA JUGA:Pj Walikota Palembang Paparkan Program Unggulan Transportasi Perkotaan di Hadapan Tim Penguji Penghargaan WTN

Meskipun secara prosedural demokratis, namun kecenderungan ini dapat mengarah pada model yang mirip dengan tirani.

Lebih lanjut, Haekal menyoroti dua permasalahan mendasar yang dianggapnya serius. Pertama, hilangnya identitas partai politik (party id) yang semakin memudar, menunjukkan bahwa peran partai politik dalam pendidikan politik warga tidak lagi berfungsi dengan baik.

Kedua, kesamaan pragmatisme dan oportunisme ideologis di antara partai-partai politik saat ini.

BACA JUGA:Drg Asti RD Lakukan Silaturahmi dan Safari Politik di Palembang

BACA JUGA:Disnaker Palembang Gelar Job Fair 2024, Ada 40 Perusahaan Buka 30 Lowongan Pekerjaan

Menurut Haekal, jika ideologi partai dan peran pendidikan politik warga semakin tidak berfungsi, maka wacana untuk memilih presiden melalui MPR layak dipertimbangkan.

Ini akan mengembalikan memori historis bahwa tanggung jawab ideologis partai seharusnya lebih dominan dalam ruang majelis permusyawaratan rakyat sebagai lembaga tinggi di atas presiden.

Dengan demikian, pendapat Haekal Al-Haffafah menyoroti pentingnya kembali mengkaji ulang dinamika demokrasi di Indonesia, terutama dalam konteks peran lembaga tinggi seperti MPR dalam menentukan arah dan tujuan negara secara ideologis dan politik.***

 

Sumber: