Banyak Honorer Titipan Tim Sukses di Pemerintahan Daerah: Pemicunya dan Solusi dari Mendagri Tito Karnavian

PALPOS.ID - Banyak Honorer Titipan Tim Sukses di Pemerintahan Daerah: Pemicunya dan Solusi dari Mendagri Tito Karnavian.

Pengangkatan pegawai honorer di lingkungan pemerintahan daerah kerap menjadi sorotan publik dan pemerintah pusat. 

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian kembali menyoroti fenomena yang sudah lama terjadi ini, menyebutkan bahwa banyak pegawai honorer di daerah merupakan "titipan" tim sukses dari pemimpin daerah terpilih. 

Fenomena ini berdampak buruk tidak hanya pada kualitas pelayanan publik, tetapi juga pada keuangan daerah, yang pada akhirnya membuat anggaran pemda membengkak. 

BACA JUGA:Upaya Pemkab Mukomuko Bantu Guru Honorer agar Diangkat Menjadi PPPK: Memastikan Masuk Database BKN

BACA JUGA:Anggota DPR Mardani Ali Sera: Jutaan Honorer Bakal Diangkat Menjadi ASN PPPK Desember 2024

Dalam berbagai kesempatan, Tito menyampaikan bahwa kondisi ini perlu segera ditangani, terutama dalam menghadapi tantangan fiskal yang semakin berat di masa depan.

Artikel ini akan membahas lebih dalam mengenai masalah honorer titipan tim sukses di pemerintah daerah, dampak yang ditimbulkan, serta solusi yang diusulkan oleh Tito Karnavian. 

Kami juga akan mengeksplorasi lebih jauh pandangan Mendagri terkait digitalisasi, optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), dan pengembangan sektor swasta yang kuat.

Honorer Titipan Tim Sukses: Praktik Lama yang Masih Terjadi

Tito Karnavian dalam pernyataannya menegaskan bahwa banyak tenaga honorer yang direkrut bukan berdasarkan keahlian atau kebutuhan, melainkan karena kedekatan politik dengan pemimpin daerah yang baru terpilih. 

BACA JUGA:Pendaftaran PPPK 2024: Ini Persyaratan yang Harus Dipenuhi Honorer Sesuai PermenPANRB

BACA JUGA:Waduh! Ada Kabar Buruk Bagi Honorer di Seluruh Indonesia: Ini Penjelasan MenPAN RB Azwar Anas

Ini seringkali terjadi setelah Pilkada, di mana tim sukses yang telah membantu memenangkan seorang calon kepala daerah diberikan “imbalan” dalam bentuk posisi honorer di berbagai instansi pemerintahan daerah.

Sumber: