Wah! Ternyata Begini Modus Oknum Kepala Daerah Untuk Akali Data Inflasi BPS

PALPOS.ID - Wah! Ternyata Begini Modus Oknum Kepala Daerah Untuk Akali Data Inflasi BPS.

Badan Pusat Statistik (BPS) adalah lembaga resmi pemerintah yang bertugas mengumpulkan dan mengolah data statistik di Indonesia, termasuk data inflasi yang sering menjadi tolok ukur dalam menentukan keberhasilan kebijakan ekonomi daerah.

Namun, belakangan ini muncul dugaan adanya oknum kepala daerah yang memanipulasi data inflasi daerah agar terlihat lebih baik di mata pemerintah pusat. 

Data inflasi yang dimanipulasi ini berdampak pada penilaian keberhasilan kebijakan daerah, terutama terkait insentif dari pemerintah pusat. 

BACA JUGA:Dinkominfo Bersama BPS Lakukan Pembinaan dan Monitoring Satu Data Muba Melalui Program Desa Cantik

BACA JUGA: OJK dan BPS Umumkan Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2024

Fenomena ini membuat publik bertanya-tanya mengenai bagaimana praktik-praktik manipulasi tersebut dilakukan dan apa dampaknya bagi transparansi serta keakuratan data ekonomi di Indonesia.

Klarifikasi BPS Mengenai Data Inflasi

Plt Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, dalam sebuah konferensi pers di kantornya, engan tegas menyatakan bahwa data inflasi yang dirilis oleh BPS dapat dipertanggungjawabkan. 

Menurutnya, BPS menggunakan metodologi yang ketat dan sesuai dengan standar internasional untuk mengumpulkan dan mengolah data inflasi dari berbagai daerah di Indonesia.

"Kami menggunakan metode yang sudah sesuai dengan kaidah metodologi statistik internasional dalam menentukan sampling pengambilan data harga di daerah. Hal ini membuat data inflasi yang kami kumpulkan dapat diandalkan dan independen dari intervensi pihak manapun," ujar Amalia.

BACA JUGA: Kakanwil Kemenkumham Sumsel Hadiri Arahan Singkat Kepala BPSDM Hukum dan HAM

BACA JUGA:BPS Jadikan OKI dan Muara Enim Lokus Perhitungan Inflasi di Sumsel

Dalam setiap tahapan pengumpulan data, baik saat survei di lapangan maupun ketika mengolah data, BPS memiliki mekanisme penjaminan kualitas. 

Sumber: